Lampung Timur, Jendela Indonesia|| Lembaga Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) DPD Provinsi Lampung hari ini resmi melayangkan surat klarifikasi dan permohonan tindak lanjut kepada pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, Senin 24/11/2025.
Surat tersebut diterima langsung oleh pejabat dinas, sebagai bentuk keseriusan PBSR dalam mengawal persoalan pelayanan publik dan dugaan ketidaksesuaian prosedur di lapangan.
Ketua PBSR DPD Provinsi Lampung, Zaenudin, menegaskan bahwa pengiriman surat ini merupakan langkah organisasi dalam memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional, cepat, dan tanpa intervensi pihak-pihak yang berkepentingan.
“Kami berharap dinas segera menindaklanjuti surat ini. PBSR tidak ingin ada permainan oknum mana pun yang mencoba menghambat proses atau memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” tegas Zaenudin.
PBSR menilai bahwa transparansi dan ketegasan dinas sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik.
Oleh karena itu, Zaenudin menambahkan bahwa lembaganya akan terus melakukan kontrol, pengawasan, dan komunikasi aktif dengan pihak dinas hingga persoalan ini mendapat penyelesaian yang sesuai.
PBSR sebagai lembaga yang aktif mengadvokasi hak-hak sosial masyarakat berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelayanan publik di Provinsi Lampung, Khususnya Lampung Timur.
Sebelum surat resmi PBSR dilayangkan, DPW Sumbagsel dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK – YAPERMA telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Lampung Timur, Marsan, pada Sabtu (22/11/2025) melalui pesan WhatsApp.
Konfirmasi tersebut menyampaikan temuan awal di lapangan terkait dugaan pekerjaan tidak sesuai juknis, dugaan baja ringan tidak ber-SNI, material yang tidak jelas asalnya, kurangnya pengawasan, serta pihak sekolah yang tidak kooperatif.
YLPK YAPERMA juga meminta klarifikasi resmi dari dinas serta penjelasan terkait langkah yang akan diambil.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas ,Marsan tidak memberikan tanggapan apa pun.
















