banner 400x130

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kabupaten Tanggamus Dipenuhi Dugaan “Miring”, DPD PBSR Provinsi Lampung Surati 10 PKBM

ilustrasi

Tanggamus, Jendela Indonesia|| Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) Provinsi Lampung menelusuri Lembaga Pendidikan Non Formar yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Pusat-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di Kabupaten Lampung Timur. (Jumat 20/11/2026).

Keseriusan Penelusuran ini berdasarkan banyaknya dugaan yang berada ditengah masyarakat terkait ketidaksesuaian pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) khususnya di Kabupaten Tanggamus.

banner 325x300

Diantara dugaan yang keresahan serta berita miring yang beredar ditengah masyarakat bahwa Lembaga Pendidikan Non Formal penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kerap sepi dan seolah tidak ada kegiatan belajar dan mengajar, sedangkan terpampang dijadwal pembelajaran ada yang 5 hari dalam seminggu.

Selain itu ditengah masyarakat juga muncul dugaan lain mengingat beberapa peserta didik yang bercerita bahwa untuk menjadi peserta didik di PKBM diantara persyaratannya harus membayar biaya dengan besaran tertentu untuk membiayai kegiatan pendidikan.

Berdasarkan pengamatan LSM PBSR terhadap sejumlah PKBM yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan banyak dugaan ketidak sesuaian. Untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan maka DPD PBSR Provinsi Lampung bersurat kepada PKBM yang ada di Kabupaten Tanggamus diantaranya adalah

  1. PKBM Sejati
  2. PKBM Adi Djaya
  3. PKBM Aswangga
  4. PKBM Al Barokah
  5. PKBM Pandu Bangsa
  6. PKBM Assybiya
  7. PKBM Tunas Semaka
  8. PKBM Global Mandiri
  9. PKBM Pelangi
  10. PKBM Air Naningan

Dalam surat permohonan klarifikasi dan data, PBSR mempertanyakan sejumlah aspek, mulai dari jumlah peserta didik, kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, hingga penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Ketua PBSR Lampung, Zaenudin, menegaskan bahwa pihaknya tidak  berhenti hanya pada penyampaian surat klarifikasi. Jika surat yang telah dilayangkan kepada sejumlah PKBM tidak mendapat jawaban, PBSR akan melanjutkan langkah dengan menyurati Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, khususnya Bidang Pendidikan Nonformal (PNF), untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong pemeriksaan dan pengawasan, serta PBSR menyatakan siap berkoordinasi dan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan.

“Kami  ingin memastikan pengelolaan dana pendidikan kesetaraan (BOSP) berjalan sebagaimana mestinya. Kalau surat klarifikasi tidak dijawab, kami akan bersurat resmi ke Dinas Pendidikan, khususnya Kabid PNF” tegas Zaenudin

PBSR juga meminta sejumlah dokumen pendukung, di antaranya data peserta didik, absensi siswa dan tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, rencana anggaran belanja, laporan keuangan, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.PBSR melalui Ketua Zaenudin juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat klarifikasi ke beberapa PKBM di Kabupaten Tanggamus, Diantaranya adalah PKBM Air Naningan.

Sementara Kabid PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Afifah Asna, dihubungi via whatsapp bahwa terkait pembinaan dan pengawasan PKBM serta penelusuran oleh DPD  PBSR Provinsi Lampung, Afifah merespons dan menyarankan agar pembahasan dilakukan secara langsung di kantor. Ia menyampaikan belum dapat bertemu pada hari tersebut karena masih menyiapkan data-data yang diminta BPK berkaitan dengan persoalan tersebut.

“Sepertinya lebih baik berbincang langsung saja. Tapi mohon maaf belum bisa hari ini, saya masih menyiapkan data-data yang diminta BPK berkaitan dengan perihal tersebut,” tulis Afifah.

PBSR menilai keterbukaan pengelolaan dana pendidikan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan, mengingat hal ini merupakan bagian dari kewajiban bagi penyelenggara negara maupun badan lain yang menggunakan anggaran negara baik dari APBD maupun APBN sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan  bagi Lembaga Swadaya Masyarakat hal tersebut menjadi hak yang terintegrasi, sebagai bahan kontrol sosial ditengah masyarakat.

Zaenudin menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh penjelasan yang jelas. PBSR juga meminta pihak PKBM maupun instansi terkait tidak menganggap surat klarifikasi sebagai formalitas belaka.

“Kami tunggu jawaban dan penjelasan dari masing-masing PKBM. Kalau memang pengelolaannya benar, sampaikan data dan jelaskan secara terbuka. Jangan justru menghindar. Kami akan terus mengawal persoalan ini, dan bila ditemukan indikasi pelanggaran, kami tidak akan ragu mengambil langkah sesuai jalur hukum,” tandasnya.

Penelusuran ini masih berlangsung. PBSR menyatakan akan membuka ruang bagi PKBM yang menjadi sasaran klarifikasi untuk menyampaikan penjelasan, sehingga persoalan tersebut dapat diuji berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi atau tudingan.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *