banner 400x130

Proyek APBD di Nampi Rejo Tersandung Dugaan Penyimpangan, Lembaga Resmi Minta PUPR Jangan Tutup Mata

Sukadana, Jendela Indonesia— Aroma penyimpangan pada proyek rigid pavement di Desa Nampi Rejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, semakin kuat. Setelah ramai diberitakan berbagai media, dua lembaga resmi — Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) Provinsi Lampung dan Gerakan Masyarakat Lokal Indonesia Bersatu (GML-IB) Lampung Timur — kini mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Dinas PUPR Lampung Timur., Kamis 27/11/2025.

Surat tersebut diterima oleh staf Cipta Karya, Ibu Estu, yang menyatakan berkas akan diserahkan ke bagian umum sebelum naik ke pimpinan.

banner 325x300

Langkah ini menandai bahwa persoalan proyek Nampi Rejo bukan lagi sekadar isu lapangan, melainkan sudah masuk fase klarifikasi resmi karena banyaknya dugaan kejanggalan yang tak bisa diabaikan.

Berdasarkan temuan lapangan dan publikasi beberapa media, proyek peningkatan jalan Ruas Sumberejo – Banarjoyo (R.054) yang bersumber dari APBD 2025 ini diduga penuh persoalan serius, di antaranya:

– Pekerjaan berlangsung tanpa pengawas lapangan

– Tidak adanya nomor paket proyek, melanggar prinsip keterbukaan publik

– Desain konstruksi diduga tidak diikuti
– Pengecoran dilakukan tanpa standar teknis yang benar

– Aroma penyimpangan anggaran kian tajam akibat tidak adanya transparansi pelaksanaan

Kondisi tersebut membuat publik patut curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam pekerjaan yang menggunakan uang negara ini.

Ketua PBSR Provinsi Lampung, Zaenudin, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan membiarkan dugaan penyimpangan ini menguap begitu saja.

“Kami melihat banyak sekali kejanggalan. Tidak ada pengawas, tidak ada nomor paket, dan pekerjaan terlihat asal-asalan. Ini uang rakyat, bukan proyek pribadi. PUPR wajib buka semua data dan menjelaskan secara terang.”

Zaenudin memperingatkan bahwa PBSR akan melangkah lebih jauh bila ditemukan unsur KKN.

“Kalau ada permainan anggaran, kami dorong proses hukum. Jangan sampai ada oknum memperkaya diri lewat proyek publik.”

Perwakilan GML-IB Lampung Timur, Decky Viery Angga, S.H, juga menyampaikan pernyataan keras.

“Kami tidak melihat transparansi sama sekali. Proyek ini penuh tanda tanya. PUPR jangan pura-pura tidak tahu. Kalau memang ada penyimpangan, segera ambil tindakan. Jangan tunggu publik marah.”

Decky menambahkan bahwa GML-IB akan terus mengawal persoalan ini hingga benar-benar tuntas.

“Kami tidak mau ada praktek yang merugikan keuangan negara. Kalau ada pihak yang bermain mata, itu harus ditindak.”

PBSR Lampung dan GML-IB mendesak agar Dinas PUPR Lampung Timur tidak menutup mata terhadap seluruh dugaan penyimpangan dalam proyek Nampi Rejo.

Pengelolaan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, dan jika ada pihak yang mencoba memainkan proyek untuk kepentingan pribadi, maka itu sudah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap publik.

Kedua lembaga memastikan akan menindaklanjuti laporan ini ke tahap berikutnya bila jawaban resmi tidak memuaskan.

“Jangan sampai rakyat dirugikan hanya karena ada oknum yang rakus,” tegas kedua lembaga.

Tim Redaksi

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *