banner 400x130

Kabid Tidak Ada di Tempat, Pegawai Bungkam, Kadis Tak Pernah Merespons. PBSR Kritik Keras Dinas Pendidikan Lamtim

Lampung Timur, Jendela Indonesia|| Ketua Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat (PBSR) DPD Provinsi Lampung, Zaenudin, Senin 1/12/ mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur untuk menanyakan tindak lanjut sejumlah laporan resmi yang sudah lama masuk ke Bidang PSP, namun tidak pernah ditanggapi.

Di ruang Kabid PSP, beberapa pegawai menyampaikan Kabid tengah Dinas Luar (DL). Saat awak media meminta kejelasan surat laporan, pegawai menolak dengan alasan bukan wewenangnya.

banner 325x300

Permintaan nomor HP Kabid pun awalnya tidak diberikan, bahkan beberapa pegawai mengaku tidak tahu nomor pimpinan mereka maupun jadwal kepulangannya.

Setelah didesak, barulah satu pegawai memberikan nomor yang disebutnya “jarang aktif.”

Ketua PBSR Lampung, Zaenudin, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola pelayanan publik di Dinas Pendidikan Lamtim.

“Kami datang baik-baik untuk menanyakan laporan. Tapi yang muncul justru ketidaktahuan pegawai, sulitnya akses informasi, dan tidak adanya kepastian. Ini bukan standar pelayanan publik yang layak,” tegasnya.

PBSR menegaskan bahwa sikap tertutup tersebut tidak sesuai dengan regulasi, di antaranya:

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan badan publik menyediakan dan membuka akses informasi.

UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan pelayanan cepat, responsif, dan jelas.

Prinsip transparansi dalam PP No. 12/2017, yang wajib diterapkan perangkat daerah.

Hingga hari ini,Kabid PSP dan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Timur Marsan tidak pernah merespons panggilan maupun pesan konfirmasi dari awak media, sehingga komunikasi publik-dinas tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Zaenudin mendesak Dinas Pendidikan Lamtim untuk memperbaiki pelayanan dan membuka saluran komunikasi.

“Kami minta dinas, terutama Kadis dan Kabid, tidak menutup diri. Keterbukaan itu wajib. Ini menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

PBSR memastikan akan terus mengawal laporan-laporan tersebut hingga mendapatkan kejelasan resmi.

 

Tim/Red.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *