Muara Enim, Jendelaindonesiaonline.com – Proyek pengerjaan jalan di Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, menuai kecaman karena diduga melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Proyek yang tidak memasang plang informasi ini juga dituding arogan hingga menyebabkan Yusriadi, anggota LSM GPRI (Gempar Perduli Rakyat Indonesia), menjadi korban kekerasan saat menyuarakan keluhan warga terkait polusi debu.
Yusriadi menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi proyek adalah untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait debu yang dihasilkan dari pengadukan semen manual. Warga resah karena debu tersebut mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa proyek tersebut tidak memiliki plang informasi yang seharusnya memuat detail proyek seperti nama kegiatan, lokasi pekerjaan, sumber dana, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, nama kontraktor, konsultan pengawas, dan nomor kontrak.
“Proyek tanpa plang itu jelas melanggar UU KIP! Pasal 25 UU KIP mengatur pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 7 ayat 1 mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses. Masyarakat berhak tahu informasi dasar terkait proyek yang menggunakan uang negara,” tegas Yusriadi. “Saat saya mempertanyakan hal ini, pihak proyek malah bersikap arogan dan melakukan tindakan kekerasan. Baju saya sampai robek!”
LSM GPRI mengecam keras tindakan kekerasan tersebut dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Mereka juga akan melaporkan dugaan pelanggaran UU KIP dan Perpres terkait pengadaan barang/jasa pemerintah ke pihak berwenang.
Warga Suban Jeriji sendiri menegaskan bahwa mereka tidak menuntut ganti rugi, melainkan meminta agar pihak pelaksana proyek dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi pihak lain agar lebih transparan dan menghormati hak-hak masyarakat.
“Kami tidak butuh uang! Kami hanya ingin agar proyek ini dikerjakan sesuai aturan dan tidak merugikan kesehatan kami,” ujar salah seorang warga dengan nada geram. “Pihak pelaksana harus diberi sanksi yang setimpal agar mereka jera.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak proyek maupun pemerintah daerah terkait dugaan pelanggaran dan insiden kekerasan ini. Masyarakat Suban Jeriji berharap agar suara mereka didengar dan tindakan tegas segera diambil.
Nanti kan berita Lengkap pada Siaran Video !!!!
















