banner 400x130

Kontroversi Bantuan Bencana 2×24 Jam: Ketua WRC Prabumulih Soroti Pernyataan Pejabat Publik, Minta Penyampaian Lebih Bijak  

Prabumulih, Jendelaindonesiaonline.com – Pernyataan Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih, Heriyanto, mengenai penyaluran bantuan bencana yang hanya akan diberikan jika kondisi bencana menghentikan aktivitas masyarakat minimal 2×24 jam dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) BPBD, menuai kritik tajam dari Ketua WRC (Watch Relation Of Corruption ) Prabumulih, Pebrianto.

“Kalau belum 2×24 jam dan masyarakat masih bisa beraktivitas, maka belum masuk kategori bencana yang wajib dibantu,” ujar Heriyanto sebelumnya, yang kini menjadi sorotan.

banner 325x300

Pebrianto menilai pernyataan tersebut kontroversial dan mencerminkan kurangnya kajian mendalam dari seorang pejabat publik berpendidikan tinggi.

Ia juga menekankan bahwa penyampaian informasi kepada publik seharusnya dilakukan dengan lebih bijak dan mempertimbangkan perasaan masyarakat yang terdampak.

“Mau sebentar atau lama, jika warga tetap terdampak, itu tetap membutuhkan perhatian. Bagaimana jika ada korban jiwa, apakah itu belum termasuk bencana yang perlu segera ditangani?” ujar Pebrianto.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mendefinisikan bencana sebagai peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non’alam, atau manusia.

“Kriteria suatu peristiwa dianggap bencana yang membutuhkan penanganan dan bantuan seharusnya dilihat dari dampaknya, bukan hanya durasinya,” tegas Pebrianto.

Pebrianto menjelaskan bahwa meskipun tidak ada aturan eksplisit yang mewajibkan bantuan dalam 1×24 jam, lembaga seperti BNPB dan BPBD diinstruksikan untuk bergerak maksimal 2×24 jam dalam menangani darurat bencana.

Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan secepat dan setepat mungkin guna mengatasi permasalahan yang dihadapi korban bencana.

Lebih lanjut, Pebrianto menyoroti pentingnya penetapan status darurat oleh Pemerintah Daerah (Walikota) paling lambat 24 jam setelah rekomendasi dikeluarkan. Penetapan ini menjadi dasar pengerahan bantuan lebih lanjut, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana seperti penampungan sementara, pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

“Secara hukum dan etis, pemerintah dan lembaga terkait wajib memberikan bantuan segera untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana,” imbuhnya.

Pebrianto juga meminta Walikota Prabumulih, H. Arlan, untuk mengevaluasi kinerja bawahannya yang dianggap mengeluarkan pernyataan tanpa mempertimbangkan perasaan masyarakat yang terdampak bencana.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Prabumulih terkait pernyataan dan kritikan tersebut.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat lebih responsif dan sensitif terhadap kebutuhan korban bencana, serta memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, sesuai dengan amanat undang-undang. (Fhire)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *