PALEMBANG, Jendelaindonesiaonline.com – Warta Sumsel Group dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Selatan secara resmi mengumumkan kolaborasi strategis untuk memperkuat kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada aspek hukum.
Deklarasi ini berlangsung pada hari Minggu, 21 Desember 2025, di Palembang, menandai babak baru dalam upaya pengawasan publik di provinsi tersebut.
Budi Rizkiyanto, dari LSM Gempita Generasi Muda Peduli Tanah Air, seorang penggiat kontrol sosial yang taat hukum, menjelaskan bahwa kolaborasi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum yang mendalam dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kontrol sosial yang efektif harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat.
LSM perlu memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa LSM memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi kebijakan publik, memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan merata.
“Namun, peran ini hanya dapat dijalankan secara optimal jika LSM memiliki pemahaman yang baik tentang hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, dan peraturan-peraturan sektoral lainnya,” tambahnya.
Deni Wijaya dari Warta Sumsel Group menegaskan komitmen media dalam mendukung upaya penguatan kontrol sosial berbasis hukum ini.
“Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang hukum dan kebijakan publik kepada masyarakat.
Kami akan berupaya untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan,” katanya.
Kolaborasi ini akan mencakup berbagai kegiatan, seperti pelatihan hukum bagi anggota LSM, diskusi publik tentang isu-isu hukum yang relevan, serta publikasi artikel dan berita yang membahas aspek hukum dari berbagai kebijakan publik.
Dengan sinergi antara media dan masyarakat sipil yang memiliki pemahaman hukum yang baik, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (DW)
















