banner 400x130

Proyek Rp1,9 Miliar Jalan Bumi Jawa–Tanjung Kesuma Diduga Dikerjakan Asal Jadi, Pengawasan Dipertanyakan

Lampung Timur, Jendela Indonesia|| Proyek pemeliharaan berkala jalan ruas Bumi Jawa–Tanjung Kesuma (R029) yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp1.959.006.962,73 dari APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan tajam publik. Proyek yang dikerjakan CV Bunga Mayang Putra tersebut diduga kuat sarat penyimpangan dan dikerjakan jauh dari standar spesifikasi teknis.

Hasil investigasi dan pantauan awak media di lapangan menemukan indikasi kuat pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara asal-asalan. Di sejumlah titik, kondisi badan jalan masih terlihat tergenang air, namun tetap dipaksakan dilakukan penggelaran lataston hingga lapis AC-WC. Praktik ini jelas bertentangan dengan kaidah teknis pekerjaan jalan dan berpotensi besar menyebabkan kegagalan konstruksi.

banner 325x300

Ironisnya, proyek bernilai miliaran rupiah ini juga diduga minim pengawasan. Awak media tidak menemukan kehadiran pengawas dari dinas teknis saat pekerjaan berlangsung. Padahal, dalam papan informasi tercantum CV Akas Brother Consultant sebagai pengawas lapangan dan CV Musi Terang Engineering Consultant sebagai konsultan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan lemahnya fungsi pengendalian mutu dan pengawasan proyek.

Lebih memprihatinkan, pekerjaan di lapangan diduga dikerjakan oleh tenaga kerja yang tidak jelas status dan kompetensinya. Para pekerja tidak mengenakan atribut keselamatan kerja dan identitas proyek, menambah kuat dugaan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak profesional dan mengabaikan standar K3.

Jika praktik seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin jalan yang baru selesai dikerjakan akan kembali rusak dalam waktu singkat. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menjadi pemborosan keuangan daerah. Publik pun mempertanyakan, ke mana fungsi pengawasan dinas terkait hingga proyek dengan anggaran hampir Rp2 miliar bisa berjalan tanpa kontrol ketat di lapangan.

“Ini uang rakyat, tapi dikerjakan seperti proyek abal-abal. Kalau hujan sedikit rusak lagi, siapa yang bertanggung jawab?” tegas seorang warga setempat.

Masyarakat mendesak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur, Inspektorat Daerah, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran spesifikasi maupun indikasi penyimpangan anggaran, maka pihak-pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun dinas terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas temuan di lapangan.

(bas)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *