banner 400x130

Surat Terbuka Budi Rizkiyanto untuk PM Anwar Ibrahim Bahas Yurisdiksi Kasus WNI di Malaysia, Diperkuat dengan Pandangan Hukum Internasional

SURAT TERBUKA

Budi Rizkiyanto, seorang warga negara Indonesia, menyoroti hak Malaysia untuk menuntut warga negara asing (WNA), termasuk WNI, yang melakukan tindak pidana di wilayah kedaulatannya. Hal ini didasarkan pada prinsip yurisdiksi teritorial, yang memberikan kekuasaan kepada suatu negara untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya.

banner 325x300

Dalam surat terbukanya kepada Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, Rizkiyanto menekankan bahwa Malaysia memiliki kepentingan untuk menegakkan hukum dan melindungi integritas sistem pendidikannya.

Menurut Rizkiyanto, prinsip yurisdiksi teritorial ini adalah fondasi hukum yang memungkinkan suatu negara untuk menindak pelanggaran hukum di dalam batas wilayahnya.

“Jika WNI melakukan pemalsuan ijazah di Malaysia, mereka dapat dikenakan hukum Malaysia dan dituntut di pengadilan Malaysia,” ujar Rizkiyanto dalam suratnya.

Ia menambahkan bahwa hukum ini berlaku universal, termasuk di Indonesia, di mana WNA yang melakukan tindak pidana juga dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia.

Rizkiyanto menjelaskan bahwa proses penuntutan terhadap WNA dapat melibatkan mekanisme kerja sama antarnegara yang diatur dalam hukum internasional. Menutup suratnya,

Deni Wijaya Pewarta Sumsel, menambahkan, “Sesuai dengan ketentuan hukum internasional, Pemerintah Malaysia diharapkan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip due process of law dan hak asasi manusia dalam setiap proses penegakan hukum terhadap WNI, serta mengedepankan dialog dan kerja sama bilateral dengan Pemerintah Indonesia untuk mencapai solusi yang adil dan efektif.

Dalam konteks penegakan hukum lintas batas, negara dapat memanfaatkan instrumen hukum internasional seperti perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memastikan pelaku tindak pidana dapat diadili sesuai dengan prinsip rule of law, tanpa mengabaikan kedaulatan masing-masing negara dan hak asasi individu.” (DW)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *