banner 400x130

Diduga Menyimpang, PBSR Provinsi Lampung Pertanyakan Penggunaan Dana BOSP SMA Negeri 1 Sekampung

Lampung Timur, Jendela Indonesia|| SMA Negeri 1 Sekampung Diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BOSP Tahun Anggaran 2025. Terkait dugaan ini DPD PBSR Provinsi Lampung mempertanyakan hal tersebut kepada pihak SMA Negeri 1 Sekampung, setelah lama menunggu menunggu penjelasan, namun kemudian Pihak SMA Negeri 1 Sekampung membalas melalui Surat nomor 400.3/01/PPID/SMAN.1/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang ditandatangani oleh Linda Listiyani, S.Pd. selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMA Negeri 1 Sekampung.

Melalui surat tersebut PPID SMA Negeri 1 Sekampung menolak memberikan informasi yang diminta. Penolakan didasarkan pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

banner 325x300

Menanggapi hal tersebut Ketua PBSR Provinsi Lampung menyampaikan kepada awak media bahwa penolakan tersebut tidak berdasar.

“Jawaban PPID SMA Negeri 1 Sekampung ini tidak tepat, karena yang kita minta itu bukan Informasi yg dikecualikan. Berdasarkan surat PPID SMA Negeri 1 Sekampung merujuk pasal 17 huruf b,g dan h. Sedangkan informasi yang diminta bukan terkait Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual (pasal 17 huruf b), bukan meminta informasi wasiat terakhir pribadi tertentu (pasal 17 huruf g) juga bukan meminta informasi terkait data data keuangan pribadi tertentu (pasal 17 huruf h).”

“Dan penolakan PPID SMA Negeri 1 Sekampung juga dikarenakan tidak adanya tujuan penggunaan informasi publik, hal ini tentu saja anomali dari surat yang kami layangkan. Karena jelas permintaan informasi ini bertujuan untuk melakukan kontrol sosial”. Tambah Ketua PBSR.

“Kontrol sosial yang kita lakukan ini tentu tidak serta merta tanpa ada penyebab. Kontrol ini perlu kita lakukan mengingat besaran Dana BOSP yang diterima oleh SMA Negeri 1 Sekampung cukup besar, sedangkan secara fisik tidak ada pemeliharaan yang signifikan. Apalagi disinyalir penggunaan Dana BOSP lebih banyak di kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan efisiensi seperti kegiatan rapat dan konsumsi”

Merespon surat penolakan ini DPD PBSR Provinsi Lampung akan mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

“Bahkan jika masih diabaikan kami akan menggugat ke Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hal ini kami pandang perlu agar menjadi pelajaran bagi oknum-oknum Satuan Pendidikan, sehingga kedepannya dapat mengelola Dana BOSP dengan baik dan transparan dan tidak semaunya menyimpangkan penggunaan dana BOSP.” Pungkasnya.

sementara awak media mencoba meminta diizinkan untuk mengambil foto dokumentasi di lingkungan SMA Negeri 1 Sekampung, namun tidak mendapat persetujuan dari pihak Sekolah, Sehingga awak media hanya dapat mengambil foto dokumentasi Depan Gedung Kantor SMA Negeri 1 Sekampung. (hsn)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *