Muara Enim , Jendelaindinesiaonline.com – Deni Wijaya (Pewarta Sumsel Group), Martodo (Bongkar Post Group), dan Johartono (Dar Media Suryanews86.Com) menggelar sesi diskusi akademis yang santai namun mendalam dengan dua advokat berpengalaman, Hizuliadi, S.H., M.H., dan Tugan Siahaan, S.H., M.H. Pertemuan yang bertempat di Kediaman Tugan Siahaan di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, berlangsung pada Senin malam (09/02/2026).
Dalam kesempatan tersebut, para pewarta dan advokat membahas berbagai aspek hukum secara komprehensif, dengan fokus pada pemahaman substantif dan pandangan normatif terkait bidang hukum perdata, pidana, serta tata negara.
Dasar dari setiap sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan keadilan dan tata tertib masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Martodo memulai diskusi dengan mengajukan pertanyaan mengenai konstruksi kasus dalam sistem hukum perdata, khususnya terkait sengketa kontrak dan perbuatan melawan hukum.
Tugan Siahaan menjelaskan, Dasar hukum perdata Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tetap menjadi landasan utama hubungan hukum antara pihak-pihak, disertai peraturan perundang-undangan pelengkap yang telah disahkan hingga tahun 2026.
Sistem ini mengatur hubungan hukum dengan landasan prinsip kesetaraan hukum dan kebebasan berkontrak.
Contoh kasus yang sering muncul adalah sengketa akibat pelanggaran akad jual beli barang bergerak atau tidak bergerak, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati.
Dasar hukum penentuan tanggung jawab pelanggar kontrak adalah prinsip pacta sunt servanda, yang juga menjadi landasan bagi hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang tetap berlaku dan telah disesuaikan dengan perkembangan hukum perdata kontemporer.
Senada dengan itu, Hizuliadi menambahkan, “Selain sengketa kontrak, kasus perdata juga meliputi sengketa warisan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi.
Dasar hukum perlindungan hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengalami amandemen sesuai dengan perkembangan teknologi digital hingga tahun 2026.
Peraturan tersebut menjamin pemilik hak atas hasil kreasi intelektualnya dan memberikan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun alternatif, dengan dasar pada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi negara yang berlaku.
Johartono kemudian mengangkat topik hukum pidana, menanyakan mengenai klasifikasi kejahatan dan mekanisme proses pidana yang sesuai dengan prinsip hukum positif nasional.
Tugan Siahaan menyampaikan, Dasar hukum pidana Indonesia adalah asas legalitas, yang secara tegas diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan dasar hukum tersebut yang tetap berlaku hingga tahun 2026, kejahatan dibedakan menjadi kejahatan umum (yang diatur dalam KUHP) dan kejahatan khusus (yang diatur dalam undang-undang tertentu).
Contoh kejahatan umum seperti pencurian yang dasarnya adalah Pasal 476 KUHP Baru No 1. 2023 dan penggelapan yang dasarnya adalah Pasal 486 hingga pasal 491 KUHP. Baru, No 1. 2023.
Sementara itu, contoh kejahatan khusus seperti korupsi yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan amandemen terbaru yang berlaku sejak tahun 2025.”*
Hizuliadi melengkapi penjelasan, Dasar hukum proses pidana adalah prinsip keadilan prosedural yang mengatur tahapan mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan, sesuai dengan KUHP Baru NO. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sistem peradilan pidana hingga tahun 2026.
Hak-hak tersangka dan terdakwa seperti hak atas pengacara, hak untuk memberikan keterangan, dan hak atas putusan yang adil harus selalu dijamin, dengan dasar pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan peraturan pelengkap yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.
Selain itu, hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum yang menjadi pijakan utama, yaitu asas nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, certa, et clara yang secara substansial menetapkan bahwa tidak ada konsep kejahatan maupun pemberlakuan hukuman tanpa didasarkan pada peraturan hukum yang telah ada sebelumnya, jelas, dan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.”*
Terakhir, Deni Wijaya mengajukan pertanyaan mengenai ruang lingkup dan peran hukum tata negara dalam tata kelola negara dan kehidupan berbangsa, dengan menyoroti aspek hukum internasional.
“Bagaimana kerangka hukum tata negara Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip internasional seperti rule of law, separation of powers, dan institutional accountability.
Selain itu, apa dasar hukum untuk menjamin konsistensi peraturan domestik dengan kewajiban hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, terutama dalam konteks hubungan negara dan masyarakat”
Tugan Siahaan menjelaskan, Hukum tata negara Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan model rechtstaat yang selaras dengan Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights dan prinsip-prinsip hukum konstitusi internasional yang diakui oleh International Association of Constitutional Law.
Kerangka hukum ini mengatur struktur, wewenang, dan fungsi lembaga negara, serta hubungan hukum antara negara dengan warga negara, antar lembaga negara, dan hubungan antarbangsa.
Prinsip separation of powers yang termaktub dalam UUD 1945 membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif konstruksi yang selaras dengan standar global sekaligus menyesuaikan dengan struktur negara kesatuan Indonesia.
Sistem ini menyertakan mekanisme checks and balances yang telah disempurnakan melalui amandemen konstitusi dan interpretasi yudisial hingga tahun 2026, memastikan bahwa tidak ada lembaga tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak sesuai dengan international best practices.
Hizuliadi melengkapi penjelasan, “Aspek penting dalam hukum tata negara meliputi sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara yang semuanya dirancang untuk sesuai dengan norma hukum internasional, termasuk yang tercantum dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Dasar hukum pembuatan peraturan perundang-undangan adalah hierarki peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang direvisi tahun 2026 untuk menyertakan ketentuan harmonisasi dengan perjanjian internasional yang diratifikasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Vienna Convention on the Law of Treaties.
Sedangkan dasar hukum pengujian materiil undang-undang adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjamin konsistensi peraturan dengan UUD 1945, termasuk tinjauan kesesuaian hukum domestik dengan kewajiban hukum internasional sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap rule of law di tingkat nasional dan internasional.”* (DW)
















