Palembang, Jendelaindonesiaonline.com – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI, Jaksa Agung, Jamwas, Komisi Kejaksaan, dan Komisi III DPR RI, menyatakan keprihatinan terkait penanganan kasus dugaan korupsi ganti rugi tanah jalan tol Betung-Jambi.
Dalam surat tersebut, K MAKI menyoroti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) dalam penanganan perkara dengan tersangka Almarhum Haji Halim, serta implikasi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026.
K MAKI menyoroti keterlibatan Datun Kejari Muba dalam tim ganti rugi tanah jalan tol Betung-Jambi. Seharusnya, keterlibatan ini dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan data.
Namun, K MAKI menduga bahwa data yang disetujui oleh Datun Kejari Muba justru dijadikan alat bukti yang menjerat Haji Halim dalam kasus korupsi.
K MAKI mempertanyakan apakah bukti-bukti yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP baru, khususnya terkait dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi (Pasal 603 – Pasal 606 KUHP) yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU Pemberantasan Tipikor.
Selain itu, K MAKI juga mempertanyakan dugaan penggunaan pola menjebak (under cover) sebagai modus baru penegakan hukum di Kejaksaan RI, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan restoratif yang menjadi salah satu fokus dalam KUHP baru.
Mereka juga menyoroti penggunaan bukti-bukti yang telah kadaluarsa sebagai dasar dakwaan kepada tersangka, yang dinilai tidak sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana.
“Kami prihatin dengan kondisi hukum di Sumatera Selatan saat ini, khususnya terkait banyaknya kasus korupsi dan dugaan pelanggaran etik dalam penegakan hukum,” ujar perwakilan K MAKI.
“Kami juga menekankan pentingnya penerapan KUHP baru secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, termasuk perlindungan hak tersangka dan penerapan keadilan restoratif.”
Bersama dengan surat terbuka tersebut, K MAKI juga melampirkan bukti-bukti dugaan pelanggaran kode etik oleh Kejari Muba berupa data keterlibatan Datun Kejari Muba dalam proses ganti rugi tanah jalan tol Betung-Jambi, serta bukti-bukti dokumen kadaluarsa yang dijadikan dasar dakwaan oleh JPU Kejari Musi Banyuasin.
Menanggapi hal ini, Budi Rizkiyanto, seorang penggiat kontrol sosial di Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah K MAKI.
“Kami mendukung penuh upaya K MAKI dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik dan memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan KUHP baru.
Kasus ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan negara,” ujarnya.
Senada dengan Budi, Deni Wijaya, seorang pewarta di Sumatera Selatan, juga memberikan dukungannya.
“Media akan terus mengawal kasus ini dan memberikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Kami berharap agar pihak-pihak terkait dapat memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap surat terbuka ini,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam surat terbuka tersebut.
K MAKI berharap agar surat terbuka ini dapat menjadi perhatian serius dan mendorong perbaikan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, dengan mempertimbangkan penerapan KUHP baru dan prinsip yang mendasarinya. (DW)
















