PALEMBANG, JendelaIndonesiaOnline.com – WRC Unit Kota Prabumulih, melaporkan sejumlah dugaan permasalahan terkait pengelolaan anggaran dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Laporan tersebut disampaikan pasca aksi orasi yang digelar pada 18 Februari lalu.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, mengatakan pihaknya meminta agar laporan yang sebelumnya disampaikan ke Kejaksaan Negeri Prabumulih dapat segera ditindaklanjuti atau diambil alih oleh Kejati Sumsel.
Hal ini dilakukan karena beberapa laporan dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
“Kami sudah melaporkan sejumlah poin penting yang menjadi perhatian masyarakat. Harapan kami, Kejati Sumsel dapat mengambil alih dan menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan,” ujar Pebrianto, senin (2/3).
Ia menambahkan, pihaknya memberikan waktu hingga satu bulan setelah Hari Raya Idulfitri untuk melihat perkembangan penanganan laporan tersebut. Jika belum ada tindak lanjut, WRC menyatakan siap kembali menggelar aksi orasi di depan Kejati Sumsel sebagai bentuk dorongan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita tunggu respon dari Kejati Sumsel terkait laporan pengaduan yang kita layang kan. Kita tunggu upaya tindak lanjut dan respon dari Kejati Sumael, jika tidak ada respon hingga batas waktu yang mita ajukan, maka kita akan sampaikan melalui orasi didepan Kejati Sumsel,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah WRC Sumatera Selatan, H. Zainal Arifin Hulap, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari masyarakat. Kami berharap semua laporan dapat ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Adapun beberapa poin yang dilaporkan WRC antara lain terkait dugaan hutang RSUD Kota Prabumulih yang disebut mencapai Rp30 miliar, penggunaan kendaraan dinas oleh organisasi non-pemerintah, serta dugaan ketidaksesuaian penganggaran belanja hibah dan belanja modal di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Selain itu, WRC juga menyoroti dugaan belanja modal pada Dinas Kesehatan yang mencapai sekitar Rp4 miliar, mangkraknya pembangunan tiga gedung kantor lurah, serta pengelolaan pasar subuh di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.
WRC berharap Kejati Sumsel dapat menelaah dan memproses laporan tersebut sesuai aturan yang berlaku, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Prabumulih.(5)
















