MUBA, Jendelaindinesiaonline.com – Jon Napoleon alias Jon Kuncit, Regional Coordinator Sumatera untuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) LSM GEMPITA, dalam jumpa pers menyatakan bahwa ia meminta legal certainty (kepastian hukum) sesuai dengan prinsip international law (hukum internasional) terkait dugaan praktik oil siphoning (pengoplosan minyak) dan penyulingan minyak ilegal yang terjadi di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
Menurut prinsip jus cogens dalam hukum internasional, perlindungan sumber daya alam negara merupakan kewajiban yang tidak dapat dikesampingkan.
Sebagai putra asli Muba, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap maraknya aktivitas ilegal tersebut, yang dinilai semakin meresahkan masyarakat lokal dan melanggar norma transnational resource governance (tata kelola sumber daya lintas negara).
Praktik ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan) antarnegara, karena aktivitas ilegal semacam ini dapat memiliki dampak lintas batas yang mengganggu stabilitas ekonomi dan lingkungan regional.
Dalam pidatonya, Jon Kuncit menekankan bahwa tuntutan accountability (akuntabilitas) ini berakar pada peraturan nasional sekaligus kerangka kerja internasional yang melindungi hak kedaulatan atas sumber daya alam (sovereign rights over natural resources) yang diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Charter of the United Nations.
Prinsip ini menetapkan bahwa setiap negara berhak mengelola sumber daya alam di wilayah teritorialnya untuk kesejahteraan rakyatnya.
“Kita sebagai putra daerah tidak bisa tinggal diam melihat sumber daya alam kita diperjualbelikan secara ilegal. Praktik pengoplosan dan penyulingan minyak di Babat Toman sudah bukan rahasia lagi bahkan dilakukan secara terbuka dan telah merusak public order (ketertiban umum),” ujarnya.
Pelanggaran terhadap ketertiban umum yang terkait dengan sumber daya alam juga menjadi perhatian dalam United Nations Declaration on Human Rights and Environment, yang mengaitkan hak atas lingkungan yang sehat dengan hak asasi manusia lainnya.
Ia juga menyoroti bahwa inisiatif ini bukan hanya tuntutan formal, tetapi bentuk komitmen untuk menjaga sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat, sesuai dengan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan instrumen internasional terkait lainnya.
UNDRIP secara eksplisit mengakui hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, termasuk hak untuk menerima manfaat yang adil dari pemanfaatannya.
LSM GEMPITA mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil tindakan konkret, termasuk melakukan forensic sealing (penyegelan secara forensik) terhadap dua lokasi yang diduga kuat menjadi pusat oil siphoning dan penyulingan ilegal: kawasan Taman Toga Mangun Jaya dan sekitar Kantor Camat Babat Toman.
Tindakan penyegelan ini sejalan dengan prinsip preservation of evidence (pelestarian bukti) dalam proses hukum internasional, yang menjadi syarat mutlak agar proses penuntutan dapat berjalan dengan sah.
Selain itu, mereka juga menuntut dilakukan independent laboratory analysis (analisis laboratorium independen) untuk memverifikasi jenis dan kualitas minyak yang diperdagangkan, serta penetapan tersangka secara transparan sesuai dengan prinsip due process of law (proses hukum yang layak). Prinsip ini dijamin dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Menurut international law, langkah-langkah semacam ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bukti memenuhi standar admissibility (kelayakan) dan semua pihak yang terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara dapat dituntut secara hukum sesuai dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).
Konvensi ini mengatur tentang kerjasama internasional dalam penuntutan pelaku kejahatan yang memiliki dimensi lintas negara.
“Kita tidak mau menerima bahwa penegakan hukum hanya sebatas normative commitment (komitmen normatif).
Kami mendesak aparat segera menyegel lokasi-lokasi ini yang berperan sebagai sanctuary (tempat persembunyian) bagi aktivitas ilegal. Selain itu, pengujian laboratorium independen sangat penting untuk membuktikan apakah minyak yang diperdagangkan merupakan hasil pencurian atau zat yang dimodifikasi dan tidak memenuhi standar keamanan serta kualitas,” tegas Jon Kuncit.
Dalam hukum internasional, penyediaan tempat persembunyian bagi aktivitas ilegal juga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip state responsibility (tanggung jawab negara) dalam mencegah kejahatan lintas negara.
Ia juga mengangkat kekhawatiran terkait dugaan dereliction of duty (kelalaian tugas) oleh petugas, serta kemungkinan keterlibatan oknum dalam institusi penegak hukum hal yang melanggar hukum nasional sekaligus protokol anti-korupsi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). UNCAC secara spesifik mengatur tentang pencegahan korupsi, termasuk dalam institusi penegak hukum, serta mekanisme untuk menuntut tanggung jawab pelaku korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami meminta dilakukan pemeriksaan internal menyeluruh terhadap personel yang bertugas di wilayah ini untuk menjaga integrity (integritas) dalam penegakan hukum,” tambahnya.
Prinsip integritas dalam pelayanan publik diakui dalam United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities dan berbagai instrumen lainnya sebagai dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kedepannya, LSM GEMPITA akan melaksanakan langkah strategis termasuk regular monitoring (pemantauan rutin) di daerah rawan, pengumpulan admissible evidence (bukti yang layak digunakan) untuk mendukung proses hukum, serta penggalangan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan institusi terkait.
Pengumpulan bukti yang memenuhi standar hukum internasional menjadi kunci dalam upaya untuk mengajukan tuntutan di tingkat internasional jika diperlukan.
Jon Kuncit menegaskan komitmen organisasi untuk mengadvokasi hak rakyat Muba dalam mengelola sumber daya alam mereka, memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan selaras dengan United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.
Tujuan ini selaras dengan prinsip sustainable development (pembangunan berkelanjutan) dalam hukum internasional lingkungan hidup.
Dalam pernyataan resmi, ia memberikan reasonable timeframe (jangka waktu yang wajar) bagi APH di Musi Banyuasin untuk menunjukkan tangible progress (kemajuan nyata) dalam menangani kasus ini.
Pemberian jangka waktu yang wajar dalam penegakan hukum merupakan praktik yang diakui dalam hukum internasional untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang.
Jika tidak ada tindakan signifikan yang teramati, GEMPITA akan escalate (menaikkan tingkat) permasalahan ini ke otoritas pengawas yang lebih tinggi, termasuk Polda Sumatera Selatan dan Mabes Polri, serta akan bekerja sama dengan badan internasional terkait untuk memastikan bahwa dimensi lintas negara dari perdagangan minyak ilegal dapat ditangani sesuai dengan international cooperation mechanisms (mekanisme kerjasama internasional) dalam memerangi kejahatan terorganisir.
Kerjasama semacam ini diatur dalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
Ia mengajak seluruh warga Muba untuk bersatu dalam melawan aktivitas yang merusak lingkungan dan menghambat kemajuan daerah, sesuai dengan prinsip collective rights (hak kolektif) masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang diakui dalam hukum internasional.
(Budi Rizkiyanto)
















