Way Jepara, jendelaindonesiaonline.com ||–Meningkatnya laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial dan sambungan telepon terkait dugaan pengambilalihan gedung dan fasilitas SMK Islam YPI 2 Way Jepara oleh SMK Islam Tunas Bangsa, mendorong sejumlah pihak untuk bertindak.
Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Lampung (YPPIL), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garuda Keadilan, serta perwakilan Yayasan Perlindungan Konsumen YAPERMA, secara resmi membuka posko pengaduan masyarakat di Gedung A SMK YPI Way Jepara, pada Selasa (16/7/2025).
Kuasa hukum YPPIL, Sopiyan Subing, menyatakan bahwa polemik yang timbul akibat tindakan sepihak SMK Islam Tunas Bangsa telah memicu keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut adanya dugaan sabotase fasilitas milik SMK Islam YPI, termasuk penggantian logo dan papan nama secara sepihak.
“Banyak keluhan yang kami terima. Salah satunya adalah sistem pengajaran daring yang tiba-tiba diberlakukan tanpa alasan yang jelas, sehingga sangat merugikan siswa,” ujar Sopiyan saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut, Sopiyan mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Juli 2025, siswa-siswi kelas 12 dan 13 SMK YPI belum juga mengikuti kegiatan belajar mengajar. Padahal, secara nasional, tahun ajaran baru telah dimulai sejak 14 Juli 2025.
“Kami juga menerima laporan dari sejumlah orang tua murid baru yang merasa tertipu. Mereka mendaftarkan anaknya ke SMK YPI yang telah terakreditasi A, namun justru dialihkan ke SMK Tunas Bangsa,” tambahnya.
Selain itu, Tim Advokat dan Paralegal dari LBH Garuda Keadilan Indonesia sedang melakukan verifikasi atas dugaan keterlibatan siswa SMK YPI dalam kegiatan promosi SMK Tunas Bangsa. Salah satunya adalah penggunaan siswa SMK YPI sebagai petugas Paskibra untuk acara sekolah lain tersebut.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menelusuri indikasi bahwa siswa-siswi SMK YPI diarahkan untuk membuat konten video promosi yang kemudian diunggah ke media sosial guna mendukung citra SMK Tunas Bangsa.
“Kegiatan semacam ini jelas menimbulkan persoalan hukum yang serius, apalagi jika terbukti ada penyalahgunaan anggaran milik SMK YPI untuk mendanai kegiatan SMK Tunas Bangsa,” tegas Sopiyan.
Ia menambahkan, posko pengaduan yang didirikan saat ini terbuka bagi masyarakat, siswa, dan orang tua murid yang merasa dirugikan atas polemik tersebut.
“Transparansi dan keadilan adalah komitmen kami. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, pihak SMK Tunas Bangsa hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tuduhan tersebut.(zae)
















