Ogan Ilir, Jendelaindonesiaonline.com – Kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum perawat berinisial E di Desa Tanjung Laut kini memasuki babak yang lebih sensitif.
Hasil investigasi mendalam yang dilakukan mengarah pada indikasi adanya relasi kekuasaan di tingkat lokal yang diduga menjadi latar belakang keberanian pelaku menjalankan praktik ilegal sekaligus menjadi penyebab munculnya tekanan terhadap pihak yang berperan sebagai pelapor. Minggu (19/04/2026).
Kasus ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai persoalan individu di bidang tenaga kesehatan, melainkan berpotensi menyentuh jejaring pengaruh yang ada mulai dari tingkat desa hingga ke lingkungan institusi pelayanan kesehatan setempat.
Hal yang menjadi sorotan utama adalah keberanian E dalam menjalankan praktik E dalam menjalankan praktik yang diduga melanggar ketentuan, di antaranya beroperasi tanpa memiliki Surat Izin Praktik SIP yang berlaku di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, melakukan tindakan medis tanpa pengawasan maupun surat delegasi dari dokter yang berwenang, serta melaksanakan tugas di luar wilayah kerja resminya sebagai tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Ogan Komering Ilir.
Dalam berbagai kasus serupa yang pernah terjadi, praktik ilegal seperti ini biasanya dapat segera dihentikan oleh pihak berwenang. Namun di Tanjung Laut, aktivitas tersebut diketahui telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya tindakan penindakan yang berarti.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan kunci yang perlu diungkap lebih lanjut, yaitu apakah terdapat faktor perlindungan tidak langsung yang membuat praktik ilegal ini dapat terus berjalan tanpa hambatan yang berarti.
Saat Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir bersama petugas Puskesmas Tanjung Batu turun ke lokasi untuk melakukan proses investigasi pada tanggal 14 April 2026, keluarga dari oknum perawat E justru tampil mengambil peran yang sangat aktif.
Mereka mendatangi langsung tim investigasi, meminta agar narasumber yang bertindak sebagai pelapor diusir dari wilayah desa, serta menciptakan tekanan sosial yang bertujuan untuk membungkam suara narasumber tersebut.
Langkah-langkah yang diambil oleh keluarga ini dinilai telah melampaui batas kewajaran dalam membela anggota keluarga, dan justru mengarah pada upaya untuk mengendalikan jalannya proses investigasi.
Dalam dinamika kekuasaan di tingkat lokal, pola seperti ini sering kali muncul ketika pihak yang bersangkutan memiliki dukungan sosial yang kuat, memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah tersebut, atau merasa posisinya akan terlindungi sehingga tidak akan tersentuh oleh proses hukum yang berlaku.
Penelusuran awal yang dilakukan menemukan sejumlah indikasi yang memperkuat dugaan tersebut, di antaranya adalah kedekatan hubungan antara E dengan lingkungan atau kelompok tertentu di wilayah desa, adanya pengaruh sosial yang membuat sebagian besar warga enggan untuk menyampaikan pendapat atau melaporkan hal-hal yang tidak wajar, serta setiap kritik yang disampaikan terkait aktivitas E cenderung direspons dengan tindakan tekanan, bukan dengan upaya klarifikasi atau pembuktian bahwa aktivitas yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meskipun belum dapat disimpulkan bahwa terdapat jaringan yang terstruktur secara rapi, pola yang terlihat ini mengarah pada terbentuknya lingkaran pengaruh yang berpotensi berfungsi sebagai tameng sosial yang melindungi oknum perawat tersebut dari proses penegakan aturan dan hukum.
Sorotan juga turut tertuju pada respons yang ditunjukkan oleh pihak-pihak institusi yang berwenang.
Sejumlah pertanyaan yang muncul di antaranya adalah mengapa praktik yang diduga ilegal ini tidak segera dihentikan sejak awal, apakah sistem pengawasan yang dimiliki oleh instansi terkait telah berjalan secara efektif, dan apakah terdapat tekanan yang bersifat tidak formal yang membuat petugas di lapangan menjadi tertekan sehingga tidak dapat bertindak secara objektif.
Dalam banyak kasus yang terjadi di daerah, aparat penegak aturan kerap berada dalam posisi yang sulit.
Menegakkan aturan yang berlaku berpotensi menimbulkan konflik sosial di lingkungan masyarakat, sedangkan jika membiarkan pelanggaran terus berlangsung maka hal tersebut akan dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Apabila ditemukan adanya bukti bahwa terdapat tekanan atau kompromi yang mengganggu proses pengambilan keputusan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang atau abuse of discretion.
Hasil investigasi mencatat adanya pola yang berulang dan sering kali ditemukan dalam kasus serupa, dimulai dari terjadinya dugaan pelanggaran aturan, kemudian munculnya laporan dari masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya pelapor mendapatkan tekanan baik secara sosial maupun langsung, kemudian diuji pula tingkat netralitas dan keberanian aparat yang bertugas, hingga akhirnya isu yang semula berkaitan dengan dugaan pelanggaran dialihkan menjadi isu keresahan di tengah masyarakat.
Narasi yang menyebutkan bahwa narasumber atau pelapor dianggap meresahkan dinilai sebagai sebuah strategi untuk mendelegitimasi keberadaan dan peran pelapor, sehingga perhatian publik yang semula tertuju pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum perawat dapat bergeser ke arah persoalan konflik sosial yang diciptakan secara sengaja.
Raden Ayu Widya Sari, SH, MH yang merupakan ahli hukum pidana dimintai pendapat terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa kasus seperti ini akan lebih mudah diungkap apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menelusuri satu hal mendasar, yaitu dari mana asal obat-obatan dan alat suntik yang digunakan oleh E dalam menjalankan praktiknya.
Apabila ditemukan bahwa barang-barang tersebut berasal dari inventaris Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung atau Puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka oknum tersebut dapat langsung dikenakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini, Kejaksaan berwenang untuk masuk menangani kasus tersebut.
Selain itu, tindakan keluarga yang meminta agar pelapor diusir juga dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penghalangan proses hukum atau obstruction of justice dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.
Raden Ayu Widya Sari yang merupakan finalis Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2009, alumni Finalis Formasi Paskibraka Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007, serta alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda periode 2011 hingga 2015, menambahkan bahwa tindakan meminta Dinas Kesehatan untuk mengusir pelapor sama saja dengan menyuruh pejabat negara melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Hal ini diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan tindak pidana.
Yang seharusnya dihentikan dan dicabut izinnya adalah praktik ilegal yang dijalankan oleh oknum tersebut, bukan justru mengusir orang yang telah berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran, tegasnya.
Apabila pola seperti ini tidak segera diputus dan ditindak tegas, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif di antaranya adalah terjadinya normalisasi praktik ilegal di sektor pelayanan kesehatan, hilangnya keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta terbentuknya kekuasaan bayangan yang beroperasi di tingkat lokal yang tidak dapat dikendalikan oleh aturan hukum yang berlaku.
Untuk menguji kebenaran indikasi adanya perlindungan dan relasi kekuasaan yang disebutkan, akan dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap beberapa aspek penting, di antaranya adalah hubungan sosial dan profesional yang dimiliki oleh E baik di lingkungan desa maupun di luar wilayah desa, alur dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir terhadap praktik yang dijalankan oleh tenaga kesehatan.
Kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses penanganan kasus ini, riwayat laporan atau keluhan serupa yang pernah disampaikan sebelumnya, serta melakukan audit untuk menelusuri asal-usul obat-obatan dan alat kesehatan yang digunakan oleh E selama menjalankan aktivitas yang diduga sebagai praktik ilegal.
Kasus ini menjadi sebuah ujian nyata bagi penegak hukum dan lembaga yang berwenang. Pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum dapat ditegakkan secara adil dan netral, atau justru akan tunduk pada tekanan dan pengaruh kekuasaan yang ada di tingkat lokal.
Apabila aparat bertindak secara tegas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dugaan adanya jaringan perlindungan dapat terungkap dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dapat pulih kembali.
Namun jika sebaliknya, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.
Berdasarkan sejumlah indikasi yang telah ditemukan, kasus ini mengarah pada satu benang merah yang saling berkaitan, yaitu persoalan ini tidak hanya sekadar dugaan malpraktek yang dilakukan oleh individu, melainkan juga adanya potensi perlindungan sosial yang menjadi pendorong dan penguat bagi terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum perawat tersebut. (Budi Rizkiyanto)
















