Sukadana, Jendela Indonesia|| Dugaan pelanggaran perizinan pembangunan tower stasiun pemancar radio milik PT. Alunan Way Jepara di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, mencuat ke permukaan. Kondisi ini memicu keresahan warga sekaligus mendapat perhatian serius dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Lampung Timur. Rabu 22 /04/2026
Atas perintah Kepala Dinas PMPTSP, Edi Saputra, tim yang dipimpin Darna Setiadi selaku Penata Kelola Penanaman Modal melakukan kroscek langsung ke lapangan pada Rabu (22/4/2026). Sebelum menuju lokasi tower di Jalan Lintas Pantai Timur, tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Desa Muara Jaya, Edi Sutono, di kantor desa.
Tim kami ada tiga orang. Kami diperintahkan untuk mengecek langsung kondisi di lapangan, termasuk menelusuri materi pengaduan dari masyarakat. Hasilnya nanti akan kami laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti, ujar Darna Setiadi.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Muara Jaya mengungkapkan bahwa pihak pengelola radio sebelumnya telah datang meminta izin untuk mendirikan tower. Ia mengaku memberikan izin berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) terkait kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Namun, pernyataan tersebut justru membuka dugaan persoalan baru. Pemerintah desa hanya berfokus pada izin lingkungan dan kompensasi, tanpa memastikan kelengkapan izin dari pemerintah daerah.
Kalau dari desa kami mengizinkan, karena mereka menyampaikan bahwa izin sudah lengkap. Kami hanya memfasilitasi di tingkat desa, kata Edi Sutono.
Fakta di lapangan berkata lain. Saat tim PMPTSP mendatangi lokasi tower, pihak pengelola yang diwakili penanggung jawab lapangan tidak dapat menunjukkan izin resmi dari pemerintah daerah. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tower tersebut berdiri tanpa legalitas yang sah.
Menanggapi hal itu, Darna Setiadi menegaskan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat teguran kepada pengelola radio.
Kami akan tindaklanjuti sesuai aturan. Jika memang belum memiliki izin dari pemerintah daerah, tentu akan ada sanksi administratif, tegasnya.
Sementara itu, keresahan warga kian memuncak. Sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar tower mengaku merasa tidak aman, baik dari sisi kesehatan maupun keselamatan.
Kami sangat khawatir. Jarak rumah hanya sekitar 15 sampai 20 meter. Takut roboh atau tersambar petir. Sejak ada tower ini, saya jadi susah tidur, sering terbangun karena cemas, ungkap salah satu warga.
Warga juga menyoroti keberadaan kelompok rentan di sekitar lokasi, seperti ibu hamil, lansia, dan anak-anak, yang dinilai berpotensi terdampak risiko radiasi maupun bahaya fisik dari tower.
Di sini banyak anak-anak, ada juga lansia yang sakit. Kami tidak setuju. Kalau memang peduli dengan desa, seharusnya dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman,ujar seorang ibu dengan nada cemas.
Meski sebagian warga disebut telah memberikan persetujuan di awal pembangunan, penolakan dari warga lainnya menunjukkan bahwa proses perizinan tidak dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Jika benar tower tersebut beroperasi tanpa izin resmi, maka bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mengabaikan keselamatan masyarakat.
Kini, publik menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Apakah akan berhenti pada teguran administratif, atau berlanjut pada tindakan pembongkaran demi melindungi warga (tim)
















