banner 400x130

Ketua Team Nawacita-Astacita Presiden RI Ruri Jumar Saef: Status Sita Jaminan Sejak 1948, Aset Pusat Kota Palembang Masih Bermasalah Ketidakpastian Hukum Hambat Pengembangan Kawasan Strategis Palembang

PALEMBANG, jendelaindonesiaonline.com – Ketidakpastian hukum atas warisan Raden Mahdjoeb alias Raden Nangling masih membayangi sejumlah kawasan strategis di pusat Kota Palembang. Sejak wafatnya pada 1941, sedikitnya 10 bundel aset berupa tanah dan bangunan hingga kini masih berstatus conservatoir beslag atau sita jaminan.

Status hukum tersebut membuat aset tidak dapat dipindahtangankan. Namun di lapangan, praktik penguasaan hingga penerbitan sertifikat kepemilikan tetap terjadi. Kondisi ini dinilai menimbulkan ironi hukum sekaligus berpotensi merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan kota.

banner 325x300

Lokasi Lahan Sengketa

Aset yang disengketakan berada di sejumlah titik vital Kota Palembang, di antaranya: Pasar Cinde, Kawasan Pasar Tengkuruk (sekitar Pasar 16 Ilir), Jalan Veteran, Lapangan Hatta, Pasar Buah (Jakabaring dan Temenggung), Pasar Burung.

Kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi sejak era 1960-an. Namun hingga kini belum dapat dikembangkan secara optimal akibat status hukum yang belum tuntas.

Dasar dan Argumen Hukum

Berdasarkan sejumlah ketentuan hukum:

KUHPerdata Pasal 832–833, menyatakan ahli waris adalah keturunan langsung pewaris. Klaim Najamuddin sebagai ahli waris telah ditolak pengadilan.

HIR Pasal 227, menegaskan sita jaminan mencegah pengalihan aset sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

UUPA 1960 Pasal 19 dan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), menyebut sertifikat dapat dibatalkan jika terbukti cacat hukum.

KUHP Pasal 263 dan 266, mengatur sanksi pidana atas penggunaan dokumen palsu.

Hingga saat ini, tidak terdapat permohonan resmi untuk pengangkatan sita maupun eksekusi, sehingga status aset tetap berada dalam kondisi hukum yang belum terselesaikan.

Salah satu ahli waris sah, Pr. Raden Ajoe Noeroel Asikin, menegaskan bahwa putusan pengadilan sejak 1947 telah menolak klaim pihak lain.

“Hanya keturunan langsung pewaris yang berhak atas harta Raden Nangling. Upaya penguasaan dengan dasar dokumen tidak sah harus dihentikan. Kami meminta negara menegakkan putusan hukum yang telah ada,” ujarnya.

Ketidakpastian hukum ini dinilai berdampak luas, tidak hanya bagi ahli waris, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha. Minimnya kepastian membuat investor enggan menanamkan modal di kawasan tersebut.

Selain itu, masyarakat berpotensi dirugikan akibat praktik penguasaan lahan yang tidak memiliki dasar hukum kuat.

Sengketa warisan ini menjadi gambaran pentingnya kepastian hukum dalam pembangunan kota. Tanpa penyelesaian yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, potensi ekonomi kawasan strategis di Palembang berisiko terus terhambat.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *