PRABUMULIH, jendelaindonesiaonline.com – Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor 264/KPTS/RSUD/2009 tertanggal 31 Agustus 2009, RSUD Kota Prabumulih resmi menetapkan pengelolaan keuangannya menggunakan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status tersebut, rumah sakit seharusnya memiliki otonomi dan keluwesan yang jauh lebih baik dalam mengelola keuangan secara mandiri dan profesional.
Akan tetapi, realitas di lapangan justru sangat memiriskan: akumulasi kewajiban rumah sakit kini membengkak hingga mencapai angka yang mengherankan, yaitu Rp31 miliar. Situasi ini memicu tuntutan luas dari masyarakat agar pihak manajemen dan lembaga pengawas internal—Dewan Pengawas (Dewas)—bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi tersebut.
Menanggapi hal itu, Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih untuk segera membuka forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum ini dianggap sangat mendesak untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewas selama ini.
“Dalam waktu dekat, kami meminta DPRD segera membahas pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Dewas terkait penumpukan utang RSUD senilai Rp31 miliar, khususnya yang terjadi pada rentang tahun 2022 hingga 2024,” ujar Fandri dengan tegas.
Fandri mengingatkan bahwa peran, wewenang, dan tanggung jawab Dewas dalam badan layanan BLUD telah diatur dengan gamblang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018, yang merinci batas kewenangan dan standar kinerja yang wajib dipatuhi. Ketentuan yang lebih mendetail mengenai mekanisme pengawasan rumah sakit juga tertuang jelas di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014.
Menurut Fandri, tumpukan utang yang “menggunung” seperti ini sesungguhnya bisa dicegah jika Dewas menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh, tepat, dan profesional. Berdasarkan data yang dihimpun, susunan Dewas RSUD Prabumulih saat ini merupakan rangkap jabatan dari pejabat struktural pemerintah daerah: Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Praktik rangkap jabatan ini menimbulkan keraguan mendalam terhadap efektivitas pengawasan. “Sistem rangkap jabatan ini harus dikaji ulang dan dievaluasi secara total. Kami mempertanyakan seberapa efektif dan profesional mereka saat menjalankan tugas ganda tersebut sebagai Dewan Pengawas,” tegas Fandri.
Melalui pembahasan di DPRD ini, Fandri berharap dapat ditemukan jalan keluar yang paling tepat dan menyeluruh. Langkah ini sangat diperlukan agar fungsi pengawasan berjalan optimal, tata kelola RSUD diperbaiki secara menyeluruh, dan yang terpenting—kualitas pelayanan kesehatan untuk warga Prabumulih di masa depan dapat meningkat secara signifikan.
















