Pesisir Barat, Jendela Indonesia|| Ketua DPC Ormas Grib Jaya Pesisir Barat Maryanta menyatakan keprihatinan dan mengecam dugaan keributan yang disebut melibatkan Security Dan Tenaga Kesehatan (Perawat) di UPTD Puskesmas Krui. Menurut Ketua DPC Grib Jaya Maryanta , peristiwa tersebut telah menimbulkan keresahan dimasyarakat kabupaten Pesisir Barat dan dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan pasien, keluarga pasien, serta pelayanan publik di lingkungan UPTD Puskesmas Krui. Jum’at (10-07-2026).
Ketua DPC Grib Jaya Pesisir Barat juga menyayangkan Kepala Puskesmas Krui Indah Wahana Sukma, S.ST., M.M. yang dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah internal yang terjadi di ruang lingkup UPTD Puskesmas Krui, Sehingga sampai terjadinya adanya harus saling lapor antar kedua pihak yang bertikai” kata Maryanta.
” Sebelumnya saya juga sudah mengetahui dan mengingatkan sebelum mereka saling melakukan saling lapor ke Pihak berwajib agar kejadian tersebut segera di atasi dan diselesaikan secara kekeluargaan agar masalah yang terjadi tidak keluar dari ranah internal UPTD Puskesmas Krui dan juga sangat disayangkan adanya dugaan intervensi terhadap kerja jurnalistik ” tegas Maryanta.
Maryanta juga menyampaikan bahwa UPTD Puskesmas ( Pusat Kesehatan Masyarakat) Krui merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan kesehatan masyarakat dan perorangan. Sebagai ujung tombak layanan kesehatan.
Ketua Grib Jaya Maryanta menilai setiap bentuk keributan yang terjadi di lingkungan UPTD Puskesmas Krui harus ditangani secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat dugaan tindakan yang mengganggu pelayanan seperti perkelahian antara Perawat dan Security, maka manajemen UPTD Puskesmas Krui wajib mengambil langkah cepat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Ketua Grib Jaya Maryanta juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat agar melakukan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas Krui, Kasubag TU beserta jajaran manajemen apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelemahan dalam tata kelola. Mereka harus memperbaiki aturan, melatih staf, dan memberikan sanksi agar kejadian tidak terulang.
Menurut Ketua Grib Jaya Maryanta evaluasi tersebut penting dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap UPTD Puskesmas Krui.
Menurut Maryanta, beberapa ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan UPTD Puskesmas Krui antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, aman, efektif, dan memberikan perlindungan kepada pasien, tenaga kesehatan, pegawai, serta masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)
Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas) wajib:
- Menciptakan lingkungan kerja yang aman
- Mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan rumah sakit
- Melakukan identifikasi dan pengendalian risiko
- Menyediakan sistem pengamanan yang memadai
- Melindungi pasien, pegawai, pengunjung, dan tenaga kesehatan
- Melakukan evaluasi terhadap setiap insiden yang mengganggu keselamatan dan keamanan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Pengelola tempat kerja wajib menjamin keselamatan setiap orang yang berada di lingkungan kerja, termasuk pekerja, tamu, pasien, maupun masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang aman, nyaman, profesional, dan bebas dari tindakan yang mengganggu hak masyarakat sebagai penerima layanan.
Ketua Grib Jaya Maryanta berharap evaluasi dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan agar UPTD Puskesmas Krui dapat meningkatkan kualitas tata kelola, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat.
















