PRABUMULIH, JendelaIndonesiaOnline.com – Sabtu, 18 Juli 2026 Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih menyoroti perkembangan penanganan dugaan permasalahan pengelolaan dana yang berkaitan dengan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Perusahaan Daerah (PD) Petro Prabu yang saat ini dikabarkan sedang dalam proses penanganan oleh Polres Prabumulih.
WRC PAN-RI berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu diusut secara profesional, transparan, dan akuntabel mengingat adanya dugaan yang berpotensi menyangkut tata kelola keuangan BUMD serta pengelolaan komoditas gas bumi.
Ketua WRC PAN-RI Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menyatakan bahwa aparat penegak hukum dan aparat pengawas internal pemerintah perlu melakukan pendalaman secara menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bagi kami, yang paling penting adalah kepastian hukum dan transparansi. Jika memang terdapat kekeliruan administratif maupun dugaan tindak pidana, maka harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Pebrianto.
Berdasarkan informasi yang berkembang, termasuk hasil rapat dengar pendapat antara manajemen PD Petro Prabu dengan Komisi II DPRD Kota Prabumulih, WRC PAN-RI mencatat sedikitnya empat aspek yang dinilai layak menjadi fokus pendalaman oleh aparat berwenang, yaitu:
1. Pendalaman atas Selisih Dana Setoran
WRC PAN-RI menilai perlu adanya penjelasan yang transparan mengenai perbedaan antara dana yang disetorkan oleh pihak SPPG sebesar sekitar Rp176 juta dengan dana yang disebut telah diteruskan kepada PT Pertagas Niaga (PTGN) sebesar sekitar Rp93 juta. Selisih dana tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan bukti transaksi yang sah.
2. Dasar Perhitungan Denda dan Estimasi Tunggakan
WRC PAN-RI berpendapat bahwa setiap pengenaan denda maupun perhitungan tunggakan penggunaan gas bumi semestinya didasarkan pada mekanisme resmi, hasil pemeriksaan teknis, serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi maupun potensi sengketa.
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Titipan
Apabila benar terdapat mekanisme penitipan dana secara tunai tanpa didukung administrasi dan dokumen resmi, maka hal tersebut patut dievaluasi dari perspektif tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap prosedur keuangan yang berlaku.
4. Pendalaman Dugaan Penyambungan Gas Tanpa Prosedur Resmi
Informasi mengenai dugaan penggunaan jaringan gas tanpa meter atau tanpa prosedur yang sesuai perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berwenang. Apabila dugaan tersebut terbukti berdasarkan proses hukum, maka penanganannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi.
Atas dasar itu, WRC PAN-RI mendesak Inspektorat Kota Prabumulih untuk mempertimbangkan pelaksanaan audit investigatif terhadap aspek tata kelola dan administrasi yang menjadi kewenangannya. WRC juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
WRC PAN-RI menegaskan bahwa seluruh pihak yang terkait tetap harus dihormati hak-haknya, termasuk asas praduga tak bersalah, hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, setiap dugaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah, BUMD, maupun aset negara tetap perlu ditangani secara serius demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola perusahaan daerah.
















