Metro, Jendela Indonesia– Maraknya dugaan penyalahgunaan dan Sarat KKN Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari APBN Pusat diduga terjadi di Satuan Pendidikan SLB (Sekolah Luar Biasa) yang berada di Kota Metro. Pengurus Daerah Provinsi Lampung Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat melayangkan surat kepada 6 SLB yang berada di Kota Metro. (Jum’at 31 Juli 2026)
Berdasarkan Surat Keputusan menteri pendidikan dasar dan menengah Nomor 8/P/2024 Tentang Satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi dana bantuan Operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Reguler, dana bantuan operasional sekolah reguler, dan dana Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Reguler tahun anggaran 2025 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1/P/2026 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2026, menjelaskan bahwa 6 SLB tersebut telah menerima gelontoran dana BOSP sebesar Rp. 1.498.000.000,- (1,498 Milyar) untuk Tahun Anggaran 2025 dan untuk tahun 2026 adalah 1,512 Milyar Rupiah.

Untuk mendapatkan klarifikasi atas penggunaan dan realisasi Dana BOSP tersebut DPD PBSR Provinsi Lampung menyurati 6 SLB yang berada di Kota Metro tersebut dengan maksud mempertanyakan beberapa hal diantaranya
Memohon klarifikasi dan penjelasan terkait :
- Bagamana Pengajuan BOSP tahun 2025 melebihi jumlah peserta didik yang ada.
- Bagamana Pengajuan BOSP tahun 2026 melebihi jumlah peserta didik yang ada.
- Mengapa tidak ada pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana SLB
- Bagaimana Kebijakan Pembelian Perangkat Pembelajaran masih ada yang dibebankan kepada Peserta Didik.
- Apa saja fasilitas yang diterima oleh siswa yang menjadi perangkat pembelajaran.
- Biaya apa saja dan berapa nominal yang dibebankan oleh SLB kepada wali murid.
- Temuan administratif bahwa jumlah peserta Didik penerima BOP 60 orang lebih banyak dari peserta didik yang terdaftar di Dapodik

Memohon lampiran dokumen dan dokumentasi :
- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Tahun Ajaran 2024-2025
- Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Tahun Ajaran 2025-2026
- Dokumen Penggunaan Dana BOSP SLB
- Dokumentasi Pembagian Bahan Ajar bagi Peserta Didik

Ketua DPD PBSR menyampaikan kepada awak media bahwa klarifikasi dan lampiran dokumen ini penting bagi lembaga swadaya masyarakat untuk membantu melaksanakan tugas sosial control dimana lembaga swadaya masyarakat bagian dari pilar demokrasi untuk menjaga agar pemerintah dan instansi lainnya yang bekerja dengan Anggaran Negara bisa berjalan diatas rel yang benar.
“klarifikasi dan lampiran dokumen ini penting bagi lembaga swadaya masyarakat untuk membantu melaksanakan tugas sosial control dimana lembaga swadaya masyarakat bagian dari pilar demokrasi untuk menjaga agar pemerintah dan instansi lainnya yang bekerja dengan Anggaran Negara bisa berjalan diatas rel yang benar” Jelas Zaenudin
“berdasarkan jasil investigasi tim, kami mendapati beberapa kejanggalan, seperti :
- Menurut Petunjuk Teknis Porsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah maksimal 20% dari total pagu alokasi dana BOSP Reguler dalam satu tahun anggaran, namun ditemukan banyak SLB tidak melakukan pemeriharan, gedung tidak diCat, meja kursi rusak;
- Menurut Petunjuk Teknis Porsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Pembelian Buku sekolah adalah minimal 10% dari total pagu alokasi dana BOSP Reguler dalam satu tahun anggaran, namun masih ditemukan adanya biaya yang dibebankan kepada wali peserta didik.” tambah Zaenudin

Redaksi Jendela Indonesia telah berupaya mendapatkan konfirmasi untuk permberitaan dari 6 SLB hanya 2 SLB yang memberikan keterangan meskipun tidak sepenuhnya pertanyaan yang diajukan dijawab.
SLB HI melalui Bendahara (Pak Darta) mejelaskan kepada awak media jendela indonesia melalui sambungan telpon bahwa pengajuan BOSP telah dilakukan sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. sementara untuk penarikan biaya kepada wali murid atau wali peserta didik yakni telah melalui musyawarah dengan wali-wali peserta didik, untuk nominalnya Pak Darta tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya.
“Itu (Dana BOSP) jumlah yang diajukan sudah sesuai juknis mas, kalo untuk biaya bagi wali murid itu sesuai hasil musyawarah wali-wali murid. nominalnya saya tidak tahu dan dikumpulkan di siapa saya juga tidak tau” ungkap Pak Darta
sementara SLB TB juga menjawab pertanyaan senada dengan jawaban yang relatif sama. ketua yayasan melalui staf yang bernama Fahri menyampaikan bahwa Dana BOSP diajukan sudah sesuai peraturan.
“kata ketua yayasan bahwa Dana BOSP diajukan sudah sesuai aturan mas, selebihnya ketua yayasan tidak memberikan keterangan” pungkas Pak Fahri
Sedangkan untuk 4 SLB lainnya yaitu SLB WD, SLB CBB, SLB IMM dan SLB Negeri; hingga berita ini dirilis tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh redaksi Jendela Indonesia baik melalui surat maupun via pesan WhatsApp.

Ketua DPD PBSR Provinsi Lampung berharap Lembaga Pendidikan Penyelenggara SLB yang berada di Kota Metro dapat membangun sinergi, dengan memberikan klarifikasi dan data yang benar, sehingga DPD PBSR dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial, agar tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik.(red)
















