PRABUMULIH, JendelaIndonesiaOnline.com Rabu, 5 Agustus 2026 – Watch Relation of Corruption (WRC) Unit Kota Prabumulih mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih untuk menyampaikan secara terbuka bukti tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait temuan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp310.029.300,00 yang menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan LHP BPK RI, dana tersebut digunakan untuk membiayai fasilitas internal Kejaksaan Negeri Prabumulih. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyatakan bahwa realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
LHP BPK juga menguraikan bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengetahui sejak Tahun Anggaran 2024 bahwa pembiayaan terhadap instansi vertikal melalui mekanisme tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, realisasi anggaran tetap dilakukan setelah adanya proposal atau surat permohonan bantuan dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang memperoleh persetujuan pimpinan Pemerintah Kota.
Dalam rekomendasinya, BPK menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022, sehingga perlu dilakukan penyelesaian sesuai rekomendasi yang diberikan.
Menyikapi temuan tersebut, WRC Unit Kota Prabumulih telah melayangkan surat permohonan informasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Nomor 039/WRC.PBM/S-INFO/VIII/2026. Surat tersebut meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk apakah telah dilakukan pemulihan keuangan daerah beserta bukti administrasinya berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau dokumen lain yang menunjukkan penyetoran ke Rekening Kas Daerah.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
«”Kami menghormati kewenangan dan proses yang berjalan di Kejaksaan. Namun sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Negeri Prabumulih juga memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan keterbukaan kepada publik terkait pelaksanaan rekomendasi BPK. Apabila pemulihan telah dilakukan, sampaikan bukti administrasinya agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Pebrianto, Rabu (5/8/2026).»
Pebrianto menambahkan, transparansi merupakan prinsip penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Surat permohonan informasi WRC tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk pengawasan dan penyampaian informasi kepada instansi terkait.
WRC menegaskan bahwa sikap yang disampaikan dalam rilis ini bertujuan mendorong transparansi atas pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan adanya tindak pidana.
Hingga siaran pers ini diterbitkan, WRC Unit Kota Prabumulih masih menunggu tanggapan resmi dari Kejaksaan Negeri Prabumulih mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK RI serta bukti pemulihan keuangan daerah apabila pemulihan tersebut telah dilaksanakan.
















