PRABUMULIH, jendelaindonesiaonline.com – Spanduk pemberitahuan dan peringatan yang sebelumnya terpasang di lokasi bangunan gedung milik PT Matra Unikatama (PT MU) di Jalan Raya Sudirman, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, kini tidak lagi terlihat.

Spanduk tersebut sebelumnya dipasang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Prabumulih pada 7 Agustus 2025. Dalam pemberitahuan itu, terdapat peringatan agar bangunan gedung tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional dan/atau aktivitas, berkaitan dengan persoalan perizinan usaha pergudangan di lokasi tersebut.
Tidak lagi terlihatnya spanduk tersebut kemudian menjadi perhatian Zona Merah. Pasalnya, sebelumnya terdapat persoalan terkait pemanfaatan bangunan untuk kegiatan pergudangan yang diajukan PT Matra Unikatama, yang berdasarkan informasi dan dokumen yang menjadi perhatian Zona Merah, berkaitan dengan persoalan kesesuaian tata ruang.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan status pemanfaatan bangunan dan tindak lanjut pengawasan pemerintah daerah terhadap lokasi tersebut.
Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, C.PS, C.IJ, C.Neg, mengatakan persoalan tersebut perlu kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Prabumulih, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda).

“Yang menjadi persoalan bukan sekadar ada atau tidak adanya spanduk. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana status pemanfaatan bangunan tersebut saat ini dan apakah aktivitas yang dilakukan di lokasi telah sesuai dengan ketentuan tata ruang serta perizinan yang berlaku,” ujar Fandri.
Menurut Fandri, berdasarkan informasi dan dokumen yang menjadi perhatian Zona Merah, lokasi yang diajukan PT MU untuk kegiatan pergudangan berada di kawasan yang dalam Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih Tahun 2014–2034 diperuntukkan sebagai kawasan perkantoran, bukan kawasan pergudangan.
Namun demikian, Zona Merah menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan kondisi dan status perizinan terkini serta penjelasan resmi dari instansi berwenang.
Spanduk Hilang, Status Pengawasan Dipertanyakan
Fandri menilai, apabila sebelumnya pemerintah daerah melalui Satpol PP telah melakukan tindakan pengawasan dengan memasang spanduk pemberitahuan dan peringatan, maka hilangnya spanduk tersebut perlu mendapatkan penjelasan.
“Kalau sebelumnya sudah ada tindakan pengawasan dan pemasangan spanduk peringatan oleh Satpol PP, tentu publik berhak mengetahui bagaimana perkembangannya. Apakah persoalan perizinannya sudah selesai, apakah ada perubahan status, atau justru masih dalam proses pengawasan,” katanya.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar tidak muncul persepsi yang keliru di tengah masyarakat mengenai status bangunan maupun aktivitas yang berlangsung di lokasi.
Zona Merah Koordinasi dengan Satpol PP
Untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan spanduk sekaligus perkembangan pengawasan di lokasi tersebut, Zona Merah melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Prabumulih, M. Nasir, S.H., pada Senin (28/9/2026).

Saat dikonfirmasi, M. Nasir menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran terkait persoalan tersebut.
“Sedang ditelusuri terlebih dahulu oleh Wasdin, dan sekalian akan berkoordinasi dengan bagian perizinan,” ujar M. Nasir saat dihubungi Zona Merah.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai status lokasi dan keberadaan spanduk masih memerlukan penelusuran serta koordinasi lebih lanjut antara instansi terkait.
Zona Merah memandang koordinasi antara Satpol PP dan perangkat daerah yang menangani perizinan penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian data mengenai status perizinan, pemanfaatan bangunan, serta kegiatan yang berlangsung di lokasi dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Pemkot Diminta Konsisten Awasi Penegakan Perda
Fandri menegaskan, Zona Merah tidak dalam posisi untuk mengambil kesimpulan sebelum terdapat penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak perusahaan.
Namun, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan jurnalistik, Zona Merah meminta Pemerintah Kota Prabumulih tetap melakukan pengawasan terhadap setiap pemanfaatan bangunan dan kegiatan usaha yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang maupun perizinan.
“Harapan kami, Satpol PP Kota Prabumulih tetap melakukan pengawasan. Jika memang masih terdapat persoalan terkait izin dan kesesuaian tata ruang, tentu harus ada kejelasan dan langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Fandri juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Perda.
Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik terhadap tindak lanjut atas objek yang sebelumnya telah menjadi perhatian dan pengawasan pemerintah daerah.
“Intinya sederhana, setiap kegiatan usaha harus berjalan sesuai perizinan dan ketentuan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memastikan hal tersebut. Karena itu, kami berharap pengawasan tidak berhenti hanya karena spanduk peringatan sudah tidak terpasang,” pungkasnya.
Zona Merah tetap membuka ruang bagi PT Matra Unikatama maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai status perizinan, pemanfaatan bangunan, serta kondisi terkini lokasi tersebut.
Klarifikasi dari pihak perusahaan maupun instansi berwenang akan menjadi bagian penting dalam memberikan informasi yang utuh dan berimbang kepada masyarakat.















