PRABUMULIH, jendela Indonesia online.com — Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, C.PS, C.IJ, C.Neg, secara resmi melayangkan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Prabumulih atas jawaban permohonan informasi publik yang disampaikan pihak RSUD Kota Prabumulih melalui Kepala PPID Utama Pemerintah Kota Prabumulih.
Surat jawaban tersebut bernomor 000.8.3.4/392/Diskominfo/2026, tertanggal 24 September 2026, perihal penyampaian jawaban RSUD Kota Prabumulih. Namun, menurut Zona Merah, jawaban yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi permintaan informasi publik serta belum memberikan penjelasan yang memadai terhadap sejumlah informasi dan dokumen yang dimohonkan.
Fandri menegaskan, pengajuan surat keberatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh keterbukaan informasi dari badan publik, khususnya terkait pengelolaan dan realisasi anggaran Jaminan Kesehatan Kota (Jamkot) Prabumulih.
“Keberatan ini kami sampaikan karena jawaban yang diberikan belum sepenuhnya menjawab substansi permohonan informasi publik yang kami ajukan. Kami berharap Atasan PPID Pemerintah Kota Prabumulih dapat menindaklanjuti keberatan ini dan memastikan pihak RSUD memberikan informasi serta penjelasan yang memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fandri.
Ia menjelaskan, permohonan informasi publik tersebut berkaitan dengan sejumlah data dan dokumen yang dibutuhkan Zona Merah untuk memperoleh kejelasan mengenai realisasi pembayaran dana Jamkot yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih kepada RSUD Kota Prabumulih selama periode 2022 hingga 2026.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui kesesuaian antara dana yang telah dibayarkan, realisasi penggunaannya, serta kewajiban pembayaran kepada tenaga kesehatan maupun pihak lain yang terkait.
JANGAN BIARKAN HASIL RAPAT 13 OKTOBER BERHENTI PADA PEMBAHASAN
Fandri juga mengingatkan agar hasil rapat klarifikasi yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2026, dengan melibatkan Dinas Kesehatan, RSUD Kota Prabumulih, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, tidak berhenti sebatas pembahasan tanpa tindak lanjut yang jelas.

Menurutnya, rapat tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas persoalan realisasi dana Jamkot yang telah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan kepada RSUD selama kurun waktu 2022 hingga 2026.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Zona Merah adalah penjelasan mengenai pembayaran jasa tenaga kesehatan maupun jasa lainnya yang, berdasarkan informasi dan persoalan yang tengah diklarifikasi, diduga masih menyisakan kewajiban pembayaran.
“Kami ingin persoalan ini dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dana Jamkot telah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan kepada RSUD, maka perlu ada kejelasan mengenai berapa nilai yang diterima, bagaimana realisasinya, untuk apa saja penggunaannya, serta apakah seluruh kewajiban pembayaran jasa tenaga kesehatan dan jasa lainnya telah diselesaikan,” tegas Fandri.
Ia menambahkan, kejelasan tersebut penting untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap data keuangan sekaligus memastikan bahwa setiap persoalan yang muncul dalam proses klarifikasi mendapatkan penyelesaian berdasarkan fakta dan dokumen resmi.

Zona Merah, lanjutnya, tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun. Akan tetapi, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik, pihaknya berkepentingan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
MENGACU PADA UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Fandri menyampaikan bahwa pengajuan keberatan tersebut merupakan langkah yang ditempuh berdasarkan mekanisme keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui mekanisme tersebut, pemohon informasi memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk apabila permintaan informasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permohonan.
Zona Merah berharap Atasan PPID Pemerintah Kota Prabumulih dapat memeriksa substansi keberatan yang diajukan, mengevaluasi jawaban yang telah disampaikan, serta mengupayakan agar informasi dan dokumen yang dimohonkan dapat diberikan sepanjang termasuk informasi publik yang wajib dibuka dan tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
“Kami berharap surat keberatan ini mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Tujuan kami sederhana, yakni memperoleh informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut anggaran pelayanan kesehatan masyarakat justru berlarut-larut karena tidak adanya penjelasan yang memadai,” ungkapnya.
Fandri menegaskan, Zona Merah akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk memantau tindak lanjut atas hasil rapat klarifikasi 13 Oktober 2026.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif badan publik, melainkan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Zona Merah berharap Pemerintah Kota Prabumulih melalui Atasan PPID dapat memberikan tanggapan atas keberatan tersebut dan memastikan adanya kejelasan informasi mengenai realisasi dana Jamkot RSUD Prabumulih selama periode 2022–2026. Dengan demikian, persoalan yang masih membutuhkan penjelasan dapat ditindaklanjuti secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
(Fa)
















