banner 400x130

ZONA MERAH LAYANGKAN SURAT KONFIRMASI KEPADA KAPOLRES PRABUMULIH TERKAIT PERKEMBANGAN PENANGANAN DUGAAN KORUPSI DI RSUD

PRABUMULIH, jendelaindonesiaonline.com — Media Zona Merah kembali meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih. Kali ini, Zona Merah secara resmi melayangkan surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kapolres Prabumulih terkait tindak lanjut (TL) penanganan perkara tersebut.

Surat resmi dengan nomor 044/PT ZMM/PBM/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 itu merupakan bagian dari upaya Zona Merah memperoleh informasi yang akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik mengenai status serta perkembangan penanganan dugaan perkara yang sebelumnya telah diberitakan.

banner 325x300

Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, C.PS, C.IJ, C.Neg, menyampaikan bahwa langkah konfirmasi resmi tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa pemberitaan pada 19 April 2026.

Dalam pemberitaan tersebut, Kapolres Prabumulih yang saat itu dijabat oleh AKBP Bobby Kusumawardana, S.H., S.I.K., M.Si., membenarkan bahwa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Prabumulih sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan RSUD Kota Prabumulih.

Menurut keterangan yang disampaikan saat itu, perkara tersebut berkaitan dengan kontrak Kerja Sama Operasional (KSO) antara RSUD Kota Prabumulih dan pihak vendor.

Terkait substansi perkara serta perkembangan penanganannya, Kapolres saat itu mengarahkan agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada Kasat Reskrim Polres Prabumulih, yang pada waktu itu dijabat oleh AKP Jon Kendi, S.H., M.Si.

Zona Merah Sudah Beberapa Kali Meminta Konfirmasi

Fandri menjelaskan, Zona Merah telah berupaya meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak Satreskrim Polres Prabumulih. Konfirmasi telah dilakukan pada 16 Juli 2026 dan kembali diupayakan pada 23 Agustus 2026.

Namun, hingga surat resmi terbaru dilayangkan pada 26 Oktober 2026, Zona Merah mengaku belum memperoleh konfirmasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

“Surat ini merupakan bentuk tindak lanjut atas informasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kapolres Prabumulih saat itu. Kami ingin memperoleh penjelasan resmi mengenai status dan perkembangan penanganannya, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan keterangan dari pihak berwenang,” ujar Fandri.

Ia menegaskan, permohonan konfirmasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya pihak yang bersalah. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial serta memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mendorong Transparansi dan Kepastian Informasi

Menurut Fandri, perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan badan publik perlu mendapatkan perhatian secara proporsional, terutama dalam hal kejelasan informasi mengenai proses penanganannya oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Zona Merah berharap Kapolres Prabumulih dapat memberikan tanggapan resmi atas surat konfirmasi dan klarifikasi tersebut, termasuk penjelasan mengenai status penanganan perkara, sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan, serta informasi lain yang dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan hukum dan kewenangan penyidik.

Zona Merah juga memahami bahwa dalam proses penyelidikan maupun penyidikan terdapat informasi tertentu yang tidak dapat dibuka kepada publik karena berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Meski demikian, penjelasan mengenai status umum penanganan perkara diharapkan dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap ada jawaban resmi agar publik memperoleh kejelasan. Pemberitaan tidak boleh dibangun berdasarkan rumor, spekulasi, ataupun informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, konfirmasi kepada pihak yang berwenang menjadi bagian penting dalam memastikan akurasi pemberitaan,” tegasnya.

Tetap Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah

Fandri menegaskan bahwa Zona Merah tetap berkomitmen menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya dalam hal akurasi, keberimbangan, verifikasi informasi, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Ia menekankan bahwa penyebutan dugaan tindak pidana dalam pemberitaan tidak dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau bahwa pihak tertentu telah terbukti bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sesuai proses hukum yang berlaku.

Zona Merah, lanjutnya, juga membuka ruang bagi Polres Prabumulih maupun pihak RSUD Kota Prabumulih untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, atau informasi resmi yang relevan guna melengkapi pemberitaan.

Dengan dilayangkannya surat nomor 044/PT ZMM/PBM/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 tersebut, Zona Merah berharap terjalin komunikasi yang baik antara pers dan aparat penegak hukum demi menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan berimbang bagi masyarakat Kota Prabumulih.

Zona Merah akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan hasil verifikasi serta keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

(Fa)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *