PRABUMULIH, JendelaIndonesiaOnline.com — Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi dalam mengawal penanganan kasus indisipliner serta dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Prabumulih.
Berdasarkan hasil telaah audit dan investigasi mendalam, WRC PAN-RI menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh “beli putus” hanya dengan pengembalian kerugian negara, melainkan wajib membongkar tuntas rantai komando, tanggung jawab struktural para pejabat pengawas, hingga mempertanyakan sikap pasif Inspektorat Daerah.
Ketua WRC PAN-RI Unit Kota Prabumulih, Pebrianto, menegaskan bahwa pengembalian dana atau pemulihan kas negara sama sekali tidak menghapuskan unsur pertanggungjawaban pidana,Penegasan ini merujuk secara eksplisit pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara normatif menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
“Pengembalian uang negara adalah kewajiban administratif yang mutlak, tetapi itu bukan ‘kartu bebas penjara’ untuk menghapus unsur perbuatan melawan hukum. Jika ada indikasi kesengajaan, penyalahgunaan wewenang jabatan, atau pembiaran sistemik yang dibiarkan berlarut-larut, maka Aparat Penegak Hukum wajib menyeret pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu,” tegas Pebrianto di Prabumulih.
WRC PAN-RI menilai bahwa kasus “gaji buta” dan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh 7 oknum ASN tersebut tidak mungkin terjadi apabila sistem pengawasan melekat berjalan efektif.
Oleh karena itu, desakan keras diarahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperluas radar investigasi kepada atasan langsung, kepala bidang, hingga pejabat pemegang kewenangan tertinggi di Disdikbud Kota Prabumulih yang terindikasi lalai.
Lebih lanjut, WRC PAN-RI menyoroti sikap diam dan lambannya langkah Inspektorat Daerah Kota Prabumulih selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sikap pasif tersebut memunculkan dugaan kuat terjadinya pembiaran administratif (administrative negligence) yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum.
Lemahnya verifikasi berjenjang ini telah mencederai standar pelayanan publik. Landasan hukum pengawasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (khususnya Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7) yang mewajibkan penyelenggaraan administrasi negara berasaskan kepastian hukum dan profesionalitas, serta hak partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
WRC PAN-RI memastikan akan terus berdiri di garis depan mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan hukum ditegakkan secara berkeadilan, tanpa ada upaya cuci tangan dari pejabat struktural maupun instansi pengawas internal terkait.
Siaran pers ini disusun dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Lembaga WRC PAN-RI dan media penerbit tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih serta Inspektorat Daerah Kota Prabumulih untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, atau tanggapan resmi demi terpenuhinya prinsip cover both sides dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
















