MUARA ENIM, Jendelaindonsiaonline.com – Insiden dugaan kekerasan terhadap wartawan kembali mencoreng kebebasan pers.
Kali ini, dua wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian pekerjaan proyek pembangunan jalan setapak di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan, diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah pekerja proyek. Minggu (01/11/2026).
Peristiwa tersebut bermula ketika kedua wartawan mendatangi lokasi proyek guna melakukan penelusuran atas laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan jalan setapak yang diduga merupakan proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan.
Setibanya di lokasi, wartawan berupaya meminta keterangan kepada salah seorang pekerja terkait pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.
Namun, situasi yang awalnya bertujuan untuk memperoleh informasi justru memanas hingga terjadi perdebatan antara wartawan dan sejumlah pekerja proyek.
Dalam insiden tersebut, sekitar empat orang pekerja diduga melakukan pengeroyokan terhadap kedua wartawan.
Salah seorang wartawan, Nopri Hartono, mengaku mengalami kekerasan berupa hantaman menggunakan balok kayu dan benda keras menyerupai besi pada bagian kepala.
Akibat kejadian itu, Nopri mengalami pembengkakan di bagian kepala serta luka ringan. Ia kemudian mendapatkan penanganan atas cedera yang dialaminya.
Tidak berselang lama setelah kejadian, Nopri menjalani pemeriksaan visum dan melaporkan dugaan tindak kekerasan tersebut ke Polsek setempat. Laporan tersebut ditempuh agar peristiwa yang dialaminya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pimpinan Umum PT Media Pelita Publik Group, Deni Wijaya, mengecam keras dugaan tindakan pengeroyokan terhadap dua wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik di lokasi proyek pembangunan jalan setapak tersebut.
Menurut Deni Wijaya, tindakan kekerasan terhadap wartawan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika insan pers sedang menjalankan tugas profesional untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan publik.
Ia berharap aparat penegak hukum (APH) setempat dapat segera mengambil langkah tegas, melakukan penyelidikan secara menyeluruh, serta mengusut tuntas dugaan tindak kekerasan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika benar terjadi pengeroyokan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, kami mengecam keras tindakan tersebut.
Tidak boleh ada pihak yang merasa berhak melakukan kekerasan terhadap insan pers.
Kami berharap aparat penegak hukum bertindak tegas, profesional, dan transparan agar persoalan ini dapat ditangani secara adil,” tegas Deni Wijaya.
Deni juga menekankan bahwa kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kegiatan pembangunan.
Ia menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan maupun intimidasi terhadap wartawan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
“Kami berharap kasus ini dapat diproses secara objektif dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban.
Jangan sampai tindakan kekerasan terhadap wartawan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers. Wartawan harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, identitas para pekerja yang diduga terlibat dalam insiden tersebut belum diketahui secara pasti.
Tim media juga masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi mengenai peristiwa tersebut.
Insiden ini menjadi perhatian serius, mengingat kedua wartawan tengah menjalankan tugas jurnalistik untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pekerjaan proyek yang dipertanyakan.
Dalam menjalankan tugasnya, wartawan memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kepada publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kegiatan pembangunan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Peristiwa dugaan kekerasan terhadap wartawan ini diharapkan menjadi perhatian semua pihak agar penyelesaian persoalan di lapangan dapat dilakukan melalui komunikasi yang baik dan sesuai ketentuan hukum, tanpa tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap insan pers.
Redaksi Tipikorinvestigasi.id menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, termasuk pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait, guna menghadirkan informasi yang berimbang dan sesuai dengan prinsip jurnalistik.
















