banner 400x130

Media Zona Merah Group Kawal Kasus TPPU Dan Apresiasi Jaksa Agung RI Ungkap Mafia Tambang Batubara Provinsi Bengkulu

BENGKULU, Jendela Indonesia – Dari pemberitaan yang telah beredar di Tribun Bengkulu, terungkap alasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sita sejumlah aset milik bos tambang Bebby Hussy, mulai dari rumah tiga lantai hingga mobil mewah adalah untuk “memiskinkan” pelaku Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di sektor pertambangan yang tengah ditangani Kejati Bengkulu terus berkembang. Selain fokus pada upaya pemulihan kerugian negara, tim penyidik juga mendalami adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalang kasus ini.

Asisten Pengawasan Kejati Bengkulu sekaligus Ketua Tim Penyidik Andri Kurniawan menyampaikan langsung perihal tersebut diatas.

banner 325x300

“Untuk yang kasus TPPU dalam kasus Tipikor pertambangan ini sedang berproses, penyitaan aset yang dilakukan juga bisa mengarah ke sana, yang jelas sedang berproses,” ungkap Andri, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Andri, penelusuran adanya unsur TPPU sangat penting dalam rangka membongkar skema aliran dana hasil Korupsi.

Dalam banyak kasus Tipikor, pola pencucian uang kerap digunakan pelaku untuk menyamarkan aset hasil kejahatan agar tidak mudah ditelusuri aparat penegak hukum.

“Unsur TPPU sedang dilihat, apakah ada upaya ke arah sana atau tidak, kita ingin memastikan sejauh mana perkembangan kasus ini bisa mengarah ke sana,” ujar Andri.

Tak hanya itu, Kejati Bengkulu juga mengedepankan prinsip bahwa pelaku korupsi harus dibuat tidak lagi memiliki keuntungan dari tindak kejahatannya.

Dengan kata lain, pelaku wajib dimiskinkan agar efek jera benar-benar terasa dan ada kepastian pengembalian kerugian negara. “Dalam unsur Tipikor memang ada unsur memiskinkan bagi tersangka,” jelas Andri.

Dalam sebuah kesempatan Pimpinan Umum Zona Merah Group Fandri Heri Kusuma menyampaikan bahwa Zona Merah akan kawal kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada sektor pertambangan yang saat ini tengah ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

“Zona Merah bersama rekan-rekan media dan juga penggiat anti Korupsi, yang bergerak secara independen akan terus mengawal kasus Tipikor sektor pertambangan yang saat ini ditangani oleh Kejati Bengkulu, selain itu kita juga memberikan dukungan pada Kejati Bengkulu untuk melakukan penyitaan aset jika terindikasi adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut,” ujar Fandri.

Pimpinan Umum Zona Merah Group Fandri Heri Kusuma juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada kinerja Kejati Bengkulu atas hasil kerja yang telah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Ini menunjukkan bahwa ada pengakuan atas upaya dan keberhasilan Kejati dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.

Dirinya mendukung Penuh, dan pentingnya pemantauan langsung terhadap satuan kerja kejaksaan untuk meningkatkan kinerja lembaga, memperkuat sinergi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang didapatkan zona merah terkait dengan penyitaan aset bukan hanya dilakukan kepada bos pemilik tambang Bebby Hussy saja, namun dilakukan terhadap jaringannya dalam dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Fandri mengatakan bahwa objek penyitaan diduga sebagian besar berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang mana objeknya berupa mall dan tanah. Untuk itu pihaknya akan melakukan konfirmasi langsung ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan di Palembang untuk merinci lebih detail objek penyitaan yang telah dan/atau akan disita oleh Kejati Sumsel.

“Dari informasi yang kami dapatkan, bahwa ada beberapa objek penyitaan yang telah dilakukan oleh pihak Kejati Sumsel, ada yang berupa mall dan juga tanah,” jelas Fandri.

“Kami akan mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut ke pihak Kejati Sumsel terkait adanya beberapa objek penyitaan di Kota Palembang, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan juga kemungkinan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),” tambahnya.

Dengan adanya kegiatan pengawalan dan monitoring terhadap kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semoga dapat mendorong perbaikan kinerja institusi Kejaksaan Republik Indonesia maupun penegak hukum lainnya, serta meningkatkan kerjasama dan sinergitas insitusi penegak hukum dengan media, wartawan maupun jurnalis sehingga dapat terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berintegritas.

 

Fandri Heri Kusuma

Pimpinan Umum Zona Merah, Aktivis Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) dan Penggiat Anti Korupsi Kota Prabumulih – Sumatera Selatan.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *