banner 400x130

Aktivis Muara Enim Angkat Bicara Minta Bupati Perhatikan Nasib PPK dan Pengawas Proyek

Muara Enim, Jendelaindonesiaonline.com – Polemik yang mencuat terkait pemberitaan proyek di Kabupaten Muara Enim yang terkesan dikerjakan asal-asalan atau tidak tepat sasaran, bahkan terkesan mubazir, menjadi sorotan publik.

Menanggapi hal tersebut, Hendarwin Jaya, seorang aktivis Muara Enim, menyampaikan bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan pengawas seringkali menjadi sasaran kritik atau disalahkan jika proyek tidak sesuai spesifikasi dan progres yang diharapkan. Kamis (25/12/2025).

banner 325x300

“Padahal, tidak semua PPK dan pengawas seperti itu. Masih banyak PPK dan pengawas yang bekerja dengan baik serta profesional sesuai keahlian dan bidangnya,” ujar Darwin.

Darwin menekankan pentingnya respons cepat dari Bupati Muara Enim dalam menyikapi isu ini, serta perlunya memikirkan nasib dan kesejahteraan PPK agar mereka dapat bekerja lebih profesional.

Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kesejahteraan PPK dan pengawas terkait honorarium.

“Ini sudah ada aturannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39 Tahun 2024 tentang standar biaya masukan (SBM), dan juga Peraturan Presiden (Perpres) terkait barang dan jasa, yaitu Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa besaran honorarium PPK dan pengawas bersifat spesifik dan dinamis, mengacu pada peraturan daerah/kabupaten/kota yang dikelola dalam satu tahun anggaran berdasarkan pagu proyek.

“Apabila Perda honorarium ini sudah ada, tidak ada lagi alasan proyek dikerjakan asal-asalan. PPK harus bertanggung jawab penuh. Sehingga, PPK dan pengawas bekerja dengan baik karena sudah ada pendapatan resmi sesuai aturan,” tambahnya.

Darwin mendesak Bupati Muara Enim untuk segera menerbitkan Perda tersebut sebagai langkah pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pembangunan di Kabupaten Muara Enim benar-benar berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan tepat sasaran.

Selain itu, ia menyoroti tingginya risiko yang diemban oleh PPK dan pengawas, serta persepsi masyarakat yang seringkali berasumsi bahwa mereka mendapatkan keuntungan pribadi dari kegiatan proyek.

“Itulah yang selalu menjadi bulan-bulanan pemeriksaan. Bisa saja menjadi ATM berjalan atas risiko yang ada.

Jadi, dengan adanya kewajiban, hak pun harus diberikan agar mereka bekerja lebih penuh tanggung jawab, berkompeten, dan tidak asal menjadi PPK atau pengawas saja.

Semoga Kabupaten Muara Enim sejahtera sesuai program Bupati Membara,” pungkasnya.

Sementara itu, Deky Brantas ikut menyikapi polemik ini dengan memberikan pandangan dari sisi aturan dan teknis. “Secara aturan, semua proyek pemerintah harus mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

PPK dan pengawas memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Deky menambahkan bahwa seringkali masalah muncul karena kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, serta lemahnya pengawasan di lapangan.

“Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek, serta peningkatan kapasitas SDM yang terlibat agar proyek-proyek di Muara Enim dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tutupnya.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *