banner 400x130

AP Dt. Hitam Wali Kota Payakumbuh Jangan Lakukan Pembohongan Publik Terkait Lahan Pasar

Payakumbuh , Jendelaindonesiaonline.com – Publikasi Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui media sosial Instagram pada Kamis, 1 Januari 2026, yang memuat postingan berjudul

“Dari Kesepakatan Adat ke Kepastian Hukum, Lahan Pasar Payakumbuh Disertifikasi” menuai tanggapan keras dari tokoh masyarakat Koto Nan Ompek, Dr. Anton Permana, SIP.,MH Dt.

banner 325x300

Hitam. Postingan tersebut menampilkan foto Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta didampingi Kepala OPD dan tokoh masyarakat, dengan narasi yang menyebutkan adanya kesepakatan dari para pemangku adat Nagari Koto Nan Ompek untuk mensertifikatkan tanah ulayat.

Menanggapi hal tersebut, Anton Permana Dt. Hitam, yang mewakili mayoritas Niniak Mamak Koto Nan Ompek, menyampaikan siaran pers melalui pesan WhatsApp pada Kamis (1/1/2026).

Anton Permana Dt. Hitam menyayangkan pernyataan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta yang mengklaim telah mendapat kesepakatan dari pemangku adat Koto Nan Ompek.

Menurutnya, ini adalah pembohongan publik karena hasil permufakatan Niniak Mamak pada tanggal 8 Desember 2025 tidak ada satu pun yang menyatakan persetujuan seperti yang disebutkan oleh Wali Kota.

Jika Risalah Rapat Koordinasi Penyelesaian Konstruksi Pasar Payakumbuh di Kantor KPK-RI tanggal 22 Desember 2025 dijadikan dasar kesepakatan, itu juga keliru.

Pasalnya, yang menandatangani Risalah Rapat tersebut bukanlah Ketua KAN Koto Nan Ompek yang sah, yaitu Dt. Rajo Sinaro, melainkan Makmur Asykarullah.

Dalam tatanan adat Minangkabau, Ketua KAN hanya bersifat administratif. Kewenangan dalam adat di Nagari Koto Nan Ompek berada di tangan Ka Ompek Suku, dan itupun harus sesuai dengan mufakat seluruh Niniak Mamak, tidak bisa sepihak.

Sikap Wali Kota ini diduga karena kurangnya pemahaman mengenai kedudukan tanah adat dalam konstitusi dan perundangan, yang disebabkan oleh informasi yang tidak utuh dari orang-orang di sekitarnya.

Niniak Mamak Koto Nan Ompek akan mengadakan Rapat Akbar Nagari dalam waktu dekat untuk menyikapi sikap Wali Kota serta dugaan perbuatan melawan hukum oleh beberapa oknum Niniak Mamak yang mengatasnamakan nagari.

Menyayangkan sikap Pemko dan Wali Kota yang tidak mau bermusyawarah dengan Niniak Mamak Koto Nan Ompek, sehingga masalah yang sederhana menjadi rumit dan menimbulkan rasa curiga serta kebencian antar masyarakat dan Pemko, serta mengadu domba antar Ninik Mamak dan pedagang korban kebakaran pasar.

Niniak Mamak menginginkan Wali Kota duduk bersama, bermusyawarah untuk mufakat yang terbuka, transparan, dan adil di atas Balai Adat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Jika Sertifikat HP (Hak Pakai) diterbitkan oleh BPN, Niniak Mamak Koto Nan Ompek akan menggugatnya ke PTUN, dan bisa berlanjut ke gugatan perdata di Pengadilan Negeri sampai ada keputusan incracht di MA. Tim Advokasi telah disiapkan untuk menggugat hal ini.

Sikap Wali Kota yang mengabaikan aspirasi Niniak Mamak menimbulkan kecurigaan dan prasangka negatif di tengah masyarakat terkait proyek pasar dengan nilai ratusan miliar ini.

Secara substansi, rencana pembagian hasil Pasar Payakumbuh 70:30 antara Pemko dan Nagari sebenarnya tidak masalah.

Namun, cara mengambil kesepakatan itu yang tidak sesuai dengan perjalanan adat di Nagari Koto Nan Ompek yang punya hak tanah ulayat menjadi persoalan. Amanah UUPA nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku diatas tanah ulayat adalah hukum adat setempat, yang menjadi kunci kemenangan jika kasus ini sampai bergulir di pengadilan.

Niniak Mamak tidak ada keinginan sedikitpun untuk menghambat pembangunan Pasar Payakumbuh, tetapi mengharapkan Pemko dan Wali Kota taat hukum serta menghormati kearifan lokal adat istiadat setempat sesuai amanah Konstitusi UUD 1945 pasal 18 ayat 2 dan 6.

Demikian tanggapan Anton Permana Dt. Hitam terhadap permasalahan tanah hak ulayat nagari yang dimanfaatkan untuk pembangunan Pasar Syarikat Payakumbuh. (*)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *