Jakarta, Jendelaindonesiaonline.com – Gerakan Rakyat Menggugat Bencana Sumatera dengan ini mendeklarasikan gugatan terhadap negara dan para pemangku kepentingan atas rentetan bencana ekologis yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di Pulau Sumatera.(12/12/2025).
Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, pencemaran sumber air, serta perampasan ruang hidup masyarakat bukanlah sekadar fenomena alamiah, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan publik yang diskriminatif, lalai, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Fokus Utama: Bencana Sumatera memuat indikasi kuat terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat, yang ditandai dengan pola pembiaran yang terstruktur oleh negara.
Pembiaran ini telah mengakibatkan penderitaan massal, hilangnya nyawa, gangguan kesehatan, kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta merampas hak atas masa depan generasi penerus.
I. LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN HUKUM
Kebijakan yang memicu dan membiarkan terjadinya Bencana Sumatera secara nyata melanggar:
“Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan bagi setiap warga negara.
“Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: Mandat konstitusional penguasaan negara atas Sumber Daya Alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkeadilan.
“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
II. KRONOLOGI KEBIJAKAN BERMASALAH (RINGKAS)
1. Penerbitan izin pertambangan, perkebunan skala besar, dan kehutanan secara masif tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
2. Pembiaran aksi perusakan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa tindakan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel.
3. Manipulasi atau pengabaian terhadap prinsip-prinsip Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perencanaan tata ruang yang partisipatif dan inklusif.
4. Respons penanganan darurat yang minim, lambat, dan tidak proporsional dengan skala dan dampak multidimensional bencana yang terjadi.
5. Penolakan untuk menetapkan status Bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional, yang berimplikasi pada terhambatnya proses audit lintas sektor dan pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.
III. SUBJEK HUKUM YANG DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM
1. Presiden Republik Indonesia, sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata ruang dan pengelolaan pertanahan.
4. Para Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah Pulau Sumatera yang wilayahnya terdampak bencana.
Melalui class action ini, Gerakan Rakyat Menggugat Bencana Sumatera bertekad untuk mengakhiri impunitas kejahatan lingkungan, memulihkan hak-hak korban, dan memastikan Sumatera lestari untuk generasi mendatang.
Kontak Media:
Ali Pudi
Penggugat/Juru Bicara
Advokat Muhammad Yusuf, S.H.
Kuasa Hukum












