Sekampung, Jendela Indonesia|| Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program Pemerintah Pusat untuk menjamin Hak Masyarakat atas perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa tahun 2024 hingga tahun 2026 melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 2.000 bidang tanah yang berada di Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Regulasi mengatur biaya Proses PTSL Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
Sementara Pemerintah Desa Sumber Gede menetap biaya yang diwajibkan bagi peserta PTSL dari tahun 2024 hingga 2026 dengan nominal berkisar antara Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) hingga 1.000.000. (satu juta rupiah).
Berdasarkan informasi tersebut DPD PBSR Provinsi Lampung menyurati Kepala Desa Sumber Gede untuk mempertanyakan perihal :
1. Biaya Resmi PTSL tidak lebih dari Rp. 400.000,-. Apakah yang menjadi Dasar Hukum Pemerintah Desa dalam menetapkan nominal yang tidak wajar
2. Adakah Peraturan Desa yang menjadi Dasar Penerimaan Pendapatan Sumber Gede.
3. Adakah dalam Neraca Keuangan Desa Sumber Gede terkait penerimaan dari program PTSL Mengingat banyaknya jumlah bidang yang mengikuti program PTSL, sehingga kemungkinan penyelewenngan dana masyarakat sangat tinggi.
Ketua PBSR menyampaikan bahwa disamping meminta penjelasan diatas, juga meminta untuk diberikan salinan dokumen berikut.
1. Jumlah Peserta program PTSL dari tahun 2024 hingga tahun 2026.
2. Jumlah Pendapatan Desa dari penerimaan dalam program PTSL Desa Sumber Gede.
3. Peraturan Desa (PERDES) Sumber Gede yang mengatur penerimaan dana masyarakat dalam program PTSL.
4. Laporan Keuangan Desa Sumber Gede Tahun 2024 dan Tahun 2025.
“Hal ini penting bagi kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan Masyarakat” jelas Ketua PBSR.
“Terlebih di Desa Sumber Gede ini, Ketua Pokmas yang menjadi pelaksana program PTSL dirangkap oleh Ketua BPD. Sedangkan dalam regulasi Ketua BPD dilarang merangkap sebagai Ketua Pokmas agar tidak terjadi konflik kepentingan. Mengingat Ketua BPD selaku Pengawas dari program program Desa”. Pungkas Ketua PBSR.(hsb)
















