banner 400x130

Diduga Tidak Beretika, Oknum Pimpinan BRI RO Jakarta II Tersangkut Isu Intimidasi Karyawan

JAKARTA, Jendelaindonesiaonline.com – Oknum manajemen Bank BRI Regional Kantor (RO) Jakarta 2 Regional 7 diduga tidak memiliki etika kepemimpinan yang baik setelah melakukan tindakan intimidasi terhadap karyawan yang masih aktif bekerja.

Tindakan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan karyawan dari grup WhatsApp kerja tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa menjelaskan pokok permasalahan yang jelas.

banner 325x300

Kondisi ini menyebabkan kerugian nama baik bagi pekerja terkait, berdampak pada tekanan mental, serta membuat citra karyawan menjadi cacat di mata perusahaan. Akibatnya, karyawan tersebut mengalami mutasi secara arogan tanpa melalui proses yang jelas.

Peristiwa ini berpotensi menimbulkan konflik yang serius akibat perilaku oknum pimpinan yang diduga arogan dan tidak menghargai etika terhadap bawahannya.

Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur perbuatan pidana tidak menyenangkan atau intimidasi, terutama jika pengeluaran dari grup merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan secara daring.

Menurut ketentuan hukum, intimidasi dan ujaran kebencian dalam bentuk pengeluaran anggota dari grup dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang dilarang oleh Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal ini berlaku jika admin atau anggota grup lain menyebarkan konten yang mengandung kebencian terhadap seseorang sebelum atau setelah pengeluaran tersebut.

Selain itu, tindakan mengeluarkan seseorang dari grup tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan gangguan mental parah juga berpotensi termasuk dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan, yang secara hukum dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam pengakuan eksklusif kepada Jendelaindonesiaonline.com, salah satu karyawan Bank BRI mengaku sangat kecewa dengan sikap manajemen Bank BRI RO Jakarta 2 Regional 7, khususnya bagian Kualitas.

Menurut karyawan tersebut, pihak manajemen tidak menunjukkan etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, sehingga menimbulkan kerugian sepihak akibat intimidasi dan berdampak pada kondisi finansial karyawan.

“Kami mengharapkan pihak Bank BRI Pusat serta Kementerian BUMN dapat menindaklanjuti kasus ini dengan mencopot pimpinan manajemen Kanwil RO Jakarta 2 yang diduga kurang kompeten dan terlalu arogan. Perilaku mereka telah menimbulkan kerusakan moral pada perusahaan,” ujar karyawan tersebut.

Akibat dari perlakuan yang tidak baik tersebut, karyawan terkait mengalami serangkaian mutasi terus-menerus yang dilakukan secara sepihak dan membuatnya harus bekerja jauh dari tempat tinggal.

Kondisi ini menyebabkan beban finansial yang sangat besar yang tidak sebanding dengan pendapatan gaji yang diterima.

Diduga oknum pimpinan Manajemen BRI Jakarta 2 sengaja membuat karyawan tersebut tidak betah bekerja.

Tidak hanya satu kasus, sejumlah karyawan Bank BRI juga telah mengajukan pengunduran diri secara sepihak akibat diduga mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari oknum pimpinan terkait, sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja yang masih aktif tanpa memperhatikan nasib mereka.

Bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini, dapat mengajukan hak jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa “Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”

Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa “Hak koreksi ialah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.”

Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa “Hak jawab dapat disampaikan dengan cara tertulis maupun secara lisan,” dan pers wajib melayani hak koreksi dan hak jawab secara proporsional.

Pasal 12 menyebutkan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, yang menjadi pihak yang dapat dituju untuk mengajukan hak jawab.

Pengajuan hak jawab dapat dilakukan secara tertulis (termasuk digital) atau lisan kepada redaksi Jendelaindonesiaonline.com, dengan menyertakan identitas diri, bagian pemberitaan yang dianggap merugikan, serta data pendukung yang relevan.

Media berkewajiban melayani pengajuan tersebut dan tidak boleh mengenakan biaya.

Jika isi hak jawab tidak memenuhi ketentuan (misalnya terlalu panjang, tidak terkait, atau melanggar hukum), pihak media berhak menolaknya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Selain itu, pengajuan juga dapat disampaikan dengan tembusan ke Dewan Pers sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan jurnalistik di Indonesia.(DW)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *