Banyuasin, Jendelaindonesiaonline.com – Koalisi Anti Kekerasan Terhadap Lingkungan dan Masyarakat telah melaporkan kegiatan pengeboran serta eksplorasi ilegal skala masif di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, ke Polda Sumatera Selatan.
Ketua Koalisi, Budi Rizkiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pelaporan sebanyak dua kali, namun hingga saat ini belum ada investigasi langsung ke lokasi terkait.
Pelaporan pertama disampaikan pada Selasa (24/02/2026) dan diterima langsung oleh Ipda Yunus Panit IV Subdit I serta Aipda Arie Febriyanto di Kantor Kapolda Sumsel.
Pelaporan kedua menjadi tindak lanjut untuk memastikan kelengkapan dan kepatuhan proses hukum, mengingat kegiatan tersebut telah merugikan negara dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen. Pol. Dr. H. Sandi Nugroho, S.IK., S.H., M.Hum., sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap kegiatan illegal drilling yang termasuk sebagai ancaman nasional.
Namun, Koalisi menyayangkan belum adanya tindakan nyata dari pihak kepolisian terkait dugaan kasus tersebut hingga Jumat (13/03/2026).
Dalam perkembangan terkait, Direktur Utama Perumda Sei Sembilang, Heryadi, telah mengakui bahwa tim pelaksana lapangan yang melakukan pengeboran merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan daerah tersebut. Namun, perusahaan belum memperoleh izin operasional resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, telah muncul desakan untuk menonaktifkan Direktur Utama terkait kepada Bupati Banyuasin, H. Askolani, S.H., M.H. Kegiatan pengeboran tanpa izin resmi dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diamandemen tahun 2025).
















