MUARA ENIM , Jendelaindonesiaonline.com – Adanya dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang dan markup harga dalam pengadaan Chromebook menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim menjadi perhatian pemerhati kebijakan.
Selain itu, keluhan juga diajukan terkait kebijakan kontrol sosial dan media, dengan harapan pihak terkait segera mengambil tindakan agar tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut.
Berdasarkan temuan di beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Muara Enim, sebagian sekolah mendapatkan paket Chromebook berjumlah 15 unit.
Namun, ditemukan juga sekolah yang tidak menerima perangkat tersebut meskipun penggunaan anggaran APBD 2025 telah dianggarkan.
Pengadaan Chromebook ini mencakup 231 paket untuk SD dengan anggaran sebesar Rp24.255.000.000 dan 27 paket untuk Sekolah Menengah Pratama (SMP) dengan anggaran Rp2.835.000.000.
Namun, rincian pengadaan tidak tercantum secara detail di Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun 2025.
Spesifikasi Chromebook yang digunakan adalah merk Acer, tipe C733-R, dengan sistem operasi Google Chrome Operating System.
Pemerhati kebijakan mengajak pihak terkait – antara lain Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim, pemerintah daerah, dan instansi pengawas terkait untuk segera melakukan evaluasi mendalam dan mengkaji setiap temuan yang diajukan.
Tindakan cepat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kontroversi yang lebih luas, sekaligus menciptakan proses penegakan hukum yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Tujuan utama evaluasi ini adalah memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar bermanfaat bagi pihak yang berhak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar salah satu pemerhati.
Selain itu, evaluasi dan kajian yang komprehensif diharapkan menjadi langkah awal untuk mencegah praktik yang tidak diinginkan di masa mendatang, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.
Untuk kebijakan kontrol sosial dan media yang menjadi keluhan, juga diharapkan ada tindakan konkret dari pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (DW)
Penutup:
Penegakan hukum dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengacu pada sejumlah undang-undang yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengatur tanggung jawab aparatur negara terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengakses data pengadaan agar prosesnya transparan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi landasan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk kebijakan kontrol sosial dan media, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur batasan dan tanggung jawab dalam penyebaran konten, sementara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers sekaligus mengharuskan tanggung jawab dalam penyampaian informasi.
Kami berharap pihak terkait dapat mengacu pada ketentuan hukum tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat, sehingga tidak ada pihak yang menyalahgunakan wewenang dan seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
Sumber Berita di Media Masa dan Keluhan Masyarakat.
















