BANYUASIN, Jendelaindonesiaonline.com – Pengelolaan keuangan Desa Rukun Makmur, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini menjadi sorotan tajam masyarakat.
Terdapat dugaan kuat bahwa alokasi Dana Desa yang mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya tidak sejalan dengan hasil pembangunan dan bukti fisik di lapangan. Selasa (12/05/2026).
Berdasarkan data dan keluhan yang dihimpun awak media, terdapat sejumlah kejanggalan pada penggunaan anggaran, antara lain:
✅ Bidang Sarana Olahraga. Dialokasikan dana ratusan juta rupiah, namun hingga saat ini tidak terlihat adanya pembangunan maupun fasilitas olahraga yang layak.
✅ Pos Keadaan Mendesak. Tercatat anggaran lebih dari Rp300 Juta, padahal menurut keterangan warga, tidak pernah terjadi bencana atau kejadian darurat yang membutuhkan biaya sebesar itu.
✅ Pengerasan & Peningkatan Jalan: Anggaran tercatat Rp200 juta hingga ratusan juta rupiah per tahun. Namun fakta di lokasi, kondisi jalan desa masih rusak dan belum ada perbaikan atau pengerasan yang terlaksana.
Selain ketidaksesuaian fisik, warga juga menyoroti proses perencanaan yang tidak transparan.
Musyawarah Desa yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, justru hanya dilakukan terbatas antara Kepala Desa dan perangkat saja.
Aspirasi warga tidak tertampung, serta rincian penggunaan dana tidak pernah disosialisasikan secara terbuka.
“Di kertas tertulis anggaran besar, tapi kami cari di mana hasilnya? Lapangan tidak ada, jalan tetap rusak, dana darurat jutaan tapi tak ada musibah.
Kami merasa hak kami sebagai rakyat dirugikan,” ungkap perwakilan warga.
Patut diduga, Kepala Desa Rukun Makmur beserta jajaran pengelola tidak menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai amanat Undang-Undang Desa serta peraturan keuangan negara. Dana yang seharusnya menyejahterakan masyarakat justru menjadi tanda tanya besar.
Kondisi semakin memanas saat awak media berusaha melakukan konfirmasi.
Justru muncul dugaan intimidasi, di mana Kades mengajak bertemu dengan nada tekanan yang mengancam.
Belum lagi rekam jejak sebelumnya, di mana rekan wartawan pernah mendapatkan ancaman serius dari oknum Kepala Desa tersebut.
Merespons hal ini, Tim Media dan lembaga terkait berencana bekerja sama dengan BPK-RI untuk melakukan audit mendalam atas kinerja dan pengelolaan keuangan desa.
Warga pun menuntut Inspektorat Kabupaten, Kejaksaan Negeri Banyuasin hingga Polres Banyuasin turun tangan meneliti dokumen anggaran, bukti pengeluaran dan mencocokkannya langsung dengan kenyataan di lokasi.
Masyarakat berharap kasus ini ditelusuri tuntas, agar kebenaran terungkap dan tidak ada lagi dana publik yang disalahgunakan.
(Penulis: Tim Redaksi)
















