banner 400x130

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Diajukan Terkait Bencana Ekologis di Sumatera

JAKARTA , Jendelaindonesiaonlime.com – Sejumlah warga negara yang diwakili oleh kuasa hukum Muhammad Yusuf, S.H dan Hidayat, S.H, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan bencana ekologis yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Gugatan ini diajukan atas nama kepentingan umum (probono public) dan menyoroti dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat.

banner 325x300

Para penggugat, yang terdiri dari DR. IR Sri Bintang Pamungkas, Muhammad Ali, S.E, Meryati, Zulkifli, dan Bastian Umar, menunjuk Prabowo Subianto (Presiden RI periode 2024-2029), Joko Widodo (Presiden RI periode 2014-2024), Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI periode 2004-2014), Megawati Soekarnoputri (Presiden RI periode 2002-2004), serta Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sebagai pihak tergugat dan turut tergugat.

Gugatan ini didasarkan pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Para penggugat berpendapat bahwa para tergugat dan turut tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusional mereka untuk melindungi lingkungan hidup, yang mengakibatkan terjadinya bencana ekologis dan kerugian bagi masyarakat.

Kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa banjir yang terjadi di wilayah tersebut dimulai pada akhir November 2025 dan diperparah oleh perubahan fungsi lingkungan seperti deforestasi, perluasan perkebunan sawit, dan pembangunan infrastruktur di zona rawan longsor.

Mereka juga menyoroti data meteorologi yang menunjukkan curah hujan ekstrem di wilayah tersebut.

Dalam gugatannya, para penggugat meminta agar pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan mereka, menyatakan para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan Tergugat I (Presiden RI periode 2024-2029) dan para Turut Tergugat untuk mencabut semua izin usaha perkebunan dan pertambangan yang terbukti melanggar hukum dan merusak lingkungan.

Selain itu, mereka juga meminta agar para tergugat dan turut tergugat bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak bencana.

Sidang perdana gugatan ini akan segera digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (DW)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *