Sukadana, Jendela Indonesia|| Hampir tiga tahun sejak dilaporkan, kasus dugaan persetubuhan terhadap anak yang tercatat dalam LP/B/211/X/2023/SPKT/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG hingga kini belum memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban.
Laporan tersebut dibuat pada 10 Oktober 2023 dan berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan anak yang disebut terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, pada 8 Mei 2023. Dalam laporan, terdapat dua orang yang disebut sebagai terlapor. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan peradilan.
Perkembangan terbaru justru memunculkan persoalan baru terkait pendampingan hukum pelapor.
Saparuddin, yang sebelumnya menerima kuasa dari orang tua korban untuk mendampingi persoalan tersebut, bersama Ketua LPAI Kabupaten Lampung Timur Decxy Vicry Angga, mendatangi kediaman pelapor pada 6 Agustus 2026 setelah memperoleh informasi bahwa pelapor telah memberikan kuasa kepada penasihat hukum lain.
Kepada Saparuddin dan Decxy, pelapor bernama Saiful menjelaskan bahwa dirinya didatangi seseorang yang memperkenalkan diri sebagai penasihat hukum Andri Aprizal dan kemudian disodori surat kuasa.
“Andri Aprizal tiba-tiba datang menyodorkan surat kuasa untuk saya tanda tangan. Saya tidak merasa sebelumnya meminta beliau untuk mendampingi saya. Karena saya bingung dan ingin perkara ini cepat terungkap, akhirnya saya tanda tangan,” jelas Saiful.
Saiful juga menyampaikan bahwa dirinya sebelumnya telah memberikan kuasa kepada Saparuddin. Ia berharap persoalan pendampingan tersebut tidak menghambat proses hukum dan perkara yang dilaporkannya segera memperoleh kepastian.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Decxy melalui WhatsApp, Andri Aprizal membenarkan telah menerima kuasa dari Saiful. Ia juga menyampaikan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan masih berkaitan dengan pemeriksaan saksi lanjutan serta gelar perkara untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
Ketua LPAI Kabupaten Lampung Timur Decxy Vicry Angga menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara tersebut dengan tetap menghormati kewenangan penyidik.
“Kami akan kawal kasus ini sampai korban mendapatkan keadilan. Kami tidak ingin mendahului proses hukum, tetapi perkara ini sudah hampir tiga tahun. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian utama,” tegas Decxy.
Decxy juga meminta agar proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif dan transparan sehingga keluarga korban memperoleh kepastian hukum.
Senada, Saparuddin mengaku mempertanyakan munculnya kuasa hukum baru tersebut.
“Saya sangat heran. Kami selama ini selalu menanyakan perkembangan perkara ini ke Polres, khususnya Unit PPA. Kok tiba-tiba pelapor memberikan kuasa kepada orang lain,” ujar Saparuddin.
Meski demikian, LPAI menegaskan tidak mempersoalkan siapa yang menjadi pendamping hukum pelapor. Yang menjadi perhatian utama adalah kepastian hukum dan perlindungan hak anak.
LPAI juga mengingatkan seluruh pihak agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Apabila penyidik menemukan bukti yang cukup, proses hukum diharapkan segera dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Polres Lampung Timur, khususnya Unit PPA, mengenai perkembangan penyidikan, hasil pemeriksaan saksi, serta status hukum para terlapor.
Redaksi memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
















