Lampung Timur, Jendela Indonesia|| Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) YAPERMA Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) secara resmi melayangkan somasi kepada Oknum Kepala Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, terkait dugaan penyalahgunaan stempel resmi Pemerintahan Desa untuk kepentingan pribadi.
Somasi dilayangkan langsung oleh Ketua DPW LPK YAPERMA Sumbagsel, Hermansyah, setelah adanya laporan masyarakat dan hasil penelusuran lapangan yang menemukan bahwa oknum kepala desa, Mista Atmaja, menggunakan stempel resmi pemerintahan desa dalam urusan pribadi berupa surat pernyataan pinjaman uang dengan salah satu warga, Tarjuni, asal Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung.
Menurut Hermansyah, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan atribut jabatan publik yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
‘Stempel desa adalah simbol resmi negara yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini bentuk penyalahgunaan wewenang dan mencoreng marwah jabatan publik,” tegas Hermansyah , Ketua DPW LPK YAPERMA Sumbagsel.
Somasi itu juga ditembuskan resmi kepada Bupati Lampung Timur, Inspektorat, Kapolres Lampung Timur, dan Camat Sekampung, sebagai bentuk transparansi dan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan desa.
Namun, saat tim LPK YAPERMA Sumbagsel mendatangi Kantor Desa Mekar Mulya pada Selasa (5/11/2025) sekitar pukul 10.30 WIB untuk mengantarkan surat somasi, kantor desa tampak tertutup rapat dan terkunci. Tak satu pun perangkat desa terlihat berada di tempat, padahal masih dalam jam kerja aktif.
“Kita datang pada jam kerja, tetapi tidak ada seorang pun pegawai di kantor. Pertanyaannya, ke mana para perangkat desa ini? Bagaimana mereka mau melayani masyarakat bila jam kerja saja kantor kosong?” ujar Hermansyah menyesalkan.
Sesuai aturan kedisiplinan aparatur desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan prinsip pelayanan publik, perangkat desa wajib hadir dan melaksanakan tugas pada jam kerja. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas menunjukkan lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat.
Karena tidak menemukan satu pun perangkat desa di kantor, tim akhirnya mengantarkan surat somasi langsung ke rumah Kepala Desa Mekar Mulya. Di lokasi, surat tersebut diterima oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri Kepala Desa Mista Atmaja.
“Iya, saya istrinya. Bapak dari pagi keluar bawa motor, tidak tahu ke mana,” ujar sang istri saat menerima surat tersebut dan menandatangani tanda terima.
Hermansyah menegaskan bahwa langkah penyampaian langsung ke rumah dilakukan untuk memastikan surat somasi benar-benar diterima secara resmi oleh pihak yang bersangkutan, sesuai prosedur hukum dan administrasi.
Sebagai penutup, Hermansyah menyampaikan harapan tegas agar kepala desa dan seluruh perangkat desa di Lampung Timur dapat menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran penting.
“Pejabat publik tidak boleh seenaknya bekerja. Jabatan itu amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi. Kami dari LPK YAPERMA akan terus mengawal agar marwah pelayanan publik tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan,” Tutupnya
















