PRABUMULIH, jendelaindonesiaonline.com–
Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk mempertanyakan kelanjutan laporan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di RSUD Kota Prabumulih pada Selasa (19/5/2026). Fandri Heri Kusuma, menilai proses hukum saat ini berjalan lambat dan tidak signifikan.

Padahal, berkas laporan lengkap beserta data dukung dari LHP BPK dan KAP terkait Laporan Keuangan BLUD RSUD TA 2024 telah diserahkan sejak lama, bahkan telah dilimpahkan oleh Kejati Sumsel ke Kejari Prabumulih pada Januari 2026 lalu.
“Kami sudah sampaikan berkas dan bukti viralnya kasus ini. Jika Kejari Prabumulih diam saja, kami akan ambil langkah lebih lanjut,” ujar Fandri.
Zona Merah menuntut tiga hal: naiknya status kasus ke penyidikan, transparansi SP2HP, dan pemeriksaan terhadap terlapor (eks Direktur RSUD). Diharapkan Kejari Prabumulih tegas dan tidak membiarkan kasus ini menguap begitu saja.
(Fa)
















