Sukadana, Jendela Indonesia – Dugaan Penyimpangan dalam distribusi Pupuk Bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, telah disampaikan oleh Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Dinas Ketahanan Pangan TPHP dan Dinas Perindustrian dan Peragangan Kabupaten Lampung Timur, namun Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah menyurati Kedua Dinas terkait itu tidak melihat adanya tindakan yang diupayakan baik, pembinaan ataupun teguran apatah lagi memberi sangsi.(22/12/2025)
Ketua PBSR Kabupaten Lampung Timur menyampaikan keluhan tersebut dengan nada yang kecewa ;
“Dua Pekan lalu tanggal 5 Desember 2025 kami bersama dengan DPD GML-IB Kabupaten Lampung Timur telah bersurat ke Dinas Ketahanan Pangan TPHP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta kedua dinas untuk memberikan teguran bahkan evaluasi kepada Kios Pupuk yang berada di salah satu desa di Kecamatan Pekalongan, namun sangat disayangkan hingga kini kami belum melihat tindakan apapun dari kedua dinas tersebut”. Ungkapnya kesal.
Sedangkan Ketua DPD GML-IB Kabupaten Lampung Timur Bapak Safarudin, berbicara senada mengungkapkan kekecewaan atas lambatnya Dinas Ketahanan Pangan TPHP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan perihal ini ;
“Kami akan mempertanyakan kembali kepada Dinas Ketahanan Pangan TPHP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur. Apa tindakan yang akan mereka lakukan. Jika tidak ada rencana tindakan dari Dinas Ketahanan Pangan TPHP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur terhadap Kios Pupuk “Nakal” ini, tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atas penyalah gunaan ini.” ungkap Ketua GML-IB
Awak media sudah mencoba meminta keterangan dari pihak dinas terkait via whatsapp nomor +62 813-6744-xxxx, namun hingga berita ini diunggah, pihak Dinas Ketahanan Pangan belum memberi tanggapan.
Dengan mencuatnya peristiwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi ini, diharapkan instansi-instansi terkait dapat responsip, bukan sekedar menunggu bola. Hal ini jika tidak ditindak lanjuti maka yang dirugikan adalah masyarakat. Dimana seharusnya mendapatkan jatah pupuk, namun bisa tidak terbagi karena adanya penyimpangan. (salsa)
















