PRABUMULIH, JendelaIndonesiaOnline.com – Watch Relation of Corruption (WRC) Unit Kota Prabumulih, Selasa 10 Juni 2026 pukul 10.14 WIB, resmi menyampaikan surat klarifikasi ke Kantor Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih
Surat Nomor: 201/WRC-PBM/KL/2026 tersebut meminta penjelasan tertulis atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam LHP Nomor: 11/LHP/XVIII.PLG/01/2025 tanggal 15 Januari 2025, halaman 29.
Dalam LHP itu, BPK menyatakan: *“Peraturan Wali Kota Prabumulih tentang Pemberian TPP Belum Sepenuhnya Memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020”*.
BPK secara spesifik menyoroti Perwali tersebut tidak merinci secara rinci besaran TPP untuk pejabat yang menduduki jabatan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh), seperti Pj Sekretaris Daerah dan Plt Kepala Dinas.
Ketua WRC Prabumulih, Pebrianto, menyerahkan surat permintaan klarifikasi di Kantor Bagian Hukum. “Kami meminta klarifikasi karena BPK menemukan Perwail TPP Tahun Anggaran 2024 yang menjadi dasar pembayaran senilai *Rp 128.412.467.609,00* itu cacat materi,” ujar Pebrianto, Selasa 10/6/2026.
*Menanggapi temuan tersebut, Suandi Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC Prabumulih menegaskan“Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC akan mengkaji temuan BPK halaman 29 ini. Jika dalam 10 hari kerja Pemkot tidak memberikan klarifikasi dan langkah perbaikan, maka kami akan meneruskan laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penyusunan Perwail yang tidak memedomani Kepmendagri 900-4700/2020,”_ tegasnya.
Langkah WRC ini juga menindaklanjuti pernyataan Bagian Hukum Setda pada 4 Juni 2026 pukul 14.30 WIB kepada WRC yang menyebut “Perwali TPP tidak wajib disahkan oleh Menteri Dalam Negeri” Pernyataan itu kini bertentangan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 58 ayat 2 dan temuan BPK.
Melalui surat yang diserahkan hari ini, WRC meminta Pemkot menjawab 2 hal dalam 10 hari kerja sesuai UU KIP 14/2008:
1. Status pengajuan Peraturan Wali Kota tentang TPP TA 2024 ke Menteri Dalam Negeri pasca temuan BPK.
2. Langkah konkret memperbaiki substansi Perwal agar memedomani Kepmendagri 900-4700/2020, khususnya rincian besaran TPP bagi Plt/Plh.
















