banner 400x130

Korupsi Sapi PO Hibah Bergulir Di Kampung Sri Katon Makin Terkuat, DPD PBSR Provinsi Lampung Meminta Data Informasi Resmi Dari Ketua Kelompok Tani

Seputih Surabaya, Jendela Indonesia|| Korupsi Sapi PO Hibah Bergulir Di Kampung Sri Katon Makin Terkuat, DPD PBSR Provinsi Lampung Meminta Data Informasi Resmi Dari Ketua Kelompok Tani. (15/10/2026)

DPD PBSR Provinsi Lampung melayangkan surat kepada Ketua Kelompok Tani (Poktan Penerima Sapi Bantuan) Kampung Sri Katon dan Kepala Kampung Sri Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Serta Ketua Kelompok Tani Kampung Sri Katon.

banner 325x300

Surat tersebut dimaksudkan untuk Permohonan Klarifikasi dan Lampiran Data atas adanya Dugaan Permufakatan Jahat, Penyalahgunan wewenang, dan Penyelewengan, sarat KKN pada Program Pemerintah Provinsi Lampung dalam Hibah Bantuan Sapi PO bergulir sebanyak 20 ekor di Kampung Sri Katon Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun 2022

Kegiatan ini secara administratif ditelusuri melalui catatan di situs Inaproc terkat Rencana Umum Pengadaan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada RUP Kode 32323447 Pengadaan Ternak Sapi PO Betina.

Berdasarkan beberapa temuan didapatkan bahwa terjadi dugaan mufakat jahat hingga dugaan korupsi atas Hibah bantuan sapi po betina dengan modus dialihkan kepada kelompok tani diluar Kampung Sri Katon.

Ketua PBSR Provinsi Lampung menyampaikan kepada awak media bahwa melalui surat tersebut meminta klarifikasi dan data terkait dugaan tersebut, diantaranya adalah

  1. Apakah yang menjadi Dasar Hukum Ketua Gapoktan Kampung Sri Katon
    dalam mengalihkan Bantuan Sapi PO betina tersebut keluar dari Kampung Sri
    Katon.
  2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Sri Katon
    terkait kejadian dugaan permufatan jahat, penyalahgunaan wewenang dan
    penyelewengan sarat KKN tersebut.
  3. Bagaimana pemeliharaan terhadap ternak sapi PO betina tersebut saat ini, dan sudah sejauh mana perkembangannya setelah 4 (empat) tahun.

Disamping mempertanyakan 3 hal diatas DPD PBSR Provinsi Lampung juga meminta agar dilampirkan beberapa dokumen seperti:

  1. Dokumen Pemerimaan Bantuan Sapi PO Betina dari Dinas Peternakan dan
    Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
  2. Dokumen Pengalihan Sapi PO Betina oleh Ketua Gapoktan Suyoko.
  3. Dokumentasi Pemeliharaan Sapi Bantuan Bergulir Sapi PO Betina.
  4. Dokumentasi Foto dan yang lainnya terkait Sapi PO Betina Bantuan Bergulir
    tersebut jika ada yang mati; (foto saat sakit, foto saat penyembelihan dan lain-lain terkait dokumentasi foto)

“Selain mempertanyakan beberapa hal kami juga meminta untuk dilampirkan beberapa dokumen terkait” Ungkap Ketua PBSR

“Jika pihak-pihak terkait tidak memberikan keterangan yang jelas, ataupun keterangannya tidak sesuai dengan kejadian yang kami temukan dilapangan, maka kami akan adukan hal ini kepada pihak Aparat Penegak Hukum.” Pungkasnya

Sebagaimana pemberitaan di media online Jendela Indonesia sebelumnya, bahwa keterangan keterangan dari Ketua Kelompok Tani dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) telah terkonfirmasi.

Warga masyarakat tentu menantikan keterbukaan dari pemerintah Kampung Sri Katon, agar masyarakat mendapatkan rasa keadilan yang baik.(red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *