Lampung Timur, Jendela Indonesia || Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali menuai sorotan masyarakat terkait Kegiatan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan uraian spesifikasi Belanja Hibah Jalan Lingkungan.(22/08/2026)
Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan kegiatan Hibah untuk 42 titik telah menuai sorotan hingga tersangkut dengan persoalan-persoalan tindak pidana korupsi.
Kegitan Hibah Tahun ini yang menelan APBD sebesar 18 Milyar dilakukan dengan sistem Penunjukan Langsung, sehingga patut diduga ada upaya dan niat jahat untuk kembali melakukan tindak pidana Korupsi dan Penyalah-gunaan Wewenang.
Zaenudin, Ketua DPD PBSR Provinsi Lampung menanggapi perihal ini menyampaikan kekhawatiran dan dugaan terkait proses pengadaan yang tidak transparan dan cenderung adanya upaya dan niat jahat untuk korupsi Dana APBD.

“Dengan Anggaran sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan Belas milyar Rupiah), Pemkab Lampung Timur membuat Kegiatan Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan spesifikasi Belanja Hibah Jalan Lingkungan, kemudian pengadaan jasa dilakukan dengan Penunjukan Langsung dimana Belanja Hibah Jalan Lingkungan ini diproyeksikan untuk 60 titik lokasi, artinya rata-rata perlokasi Belanja Hibah Jalan Lingkungan ini berkisar di Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).” ungkap Zaenudin.
“Tahun 2025 Dinas LH Kabupaten Lampung Timur telah menuai persoalan terkait Dana Hibah untuk 42 titik lokasi, dan tahun 2026 ini juga telah menganggarkan pekerjaan yang semisal. kami menduga adanya upaya siasat hitam dan niat jahat untuk kembali melakukan upaya korupsi. oleh karenanya kami akan menyurati Dinas LH Lampung Timur untuk meminta rincian titik lokasi serta rincian pekerjaan, ini penting agar civil society turut melakukan pengawasan kinerja pemerintah dengan baik.” tambah Zaenudin
Lingkar Masyarakat Pemerhati Konstruksi yang diwakili oleh ketua divisi pengawasan Bapak Dadang R menyampaikan bahwa setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD diharuskan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari standarisasi perencanaan, standarisasi pelaksanaan pekerjaan hingga standarisasi produk hasil pekerjaan.
“Setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD diharuskan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari standarisasi perencanaan, standarisasi pelaksanaan pekerjaan hingga standarisasi produk hasil pekerjaan.” jelas Dadang R
“Namun memang banyak ditemukan pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi standarisasi, sehingga banyak produk hasil pekerjaan konstruksi yang pada akhirnya juga tidak sesuai standar, oleh sebab itu kami menghimbau agar Pemerintah selaku pemilik pekerjaan benar-benar melakukan pengawasan saat pelaksanaan pekerjaan, agar produk hasil pekerjaan konstruksi dapat dinikmati sesuai dengan umur rencana konstruksi” Pungkas Bapak Dadang.
Hasil penelusuran awak media www.jendelaindonesiaonline.com di Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur terdapat Pekerjaan Jalan Lingkungan yang diduga adalah bagian dari kegiatan Belanja Hibah Jalan Lingkunan dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
Berdasarkan pantauan visual, pelaksana pekerjaan tersebut diduga tidak memenuhi standar sebagai ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut seorang warga – sebut saja Fulan – menyapaikan kepada Awak Media Bahwa Pekerjaan Jalan Lingkungan ini adalah Hibah dari Pemborong yang merupakan hasil permintaan dari seorang tokoh masyarakat setempat.
“Ini (jalan lingkungan) hibah dari pemborong mas, pak Y yang minta ke pemborongnya.” ungkap pak Fulan(red)
















