banner 400x130

REALISASI JAMKOT DINILAI MINIM, ZONA MERAH MINTA DPRD PRABUMULIH EVALUASI ANGGARAN

PRABUMULIH, jendelaindonesiaonline.com – Rendahnya realisasi anggaran Program Jaminan Kesehatan Kota (Jamkot) Kota Prabumulih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi perhatian Zona Merah.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh Zona Merah dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Prabumulih, realisasi anggaran Program Jamkot hingga periode Agustus 2026 tercatat sebesar Rp82.988.000, atau sekitar 23 persen, untuk pelayanan pada tiga rumah sakit di Kota Prabumulih, yakni RSUD Kota Prabumulih, RS AR Bunda dan RS Pertamina.

banner 325x300

Angka tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya karena program Jamkot merupakan program pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan anggaran daerah.

Pimpinan Umum Zona Merah, Fandri Heri Kusuma, C.PS, C.IJ, C.Neg, meminta anggota DPRD Kota Prabumulih, khususnya alat kelengkapan DPRD yang membidangi kesehatan, anggaran dan pengawasan, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan serta penyerapan anggaran Program Jamkot.

“Kami meminta DPRD Kota Prabumulih menjalankan fungsi pengawasan dan anggarannya secara optimal. Jangan hanya melihat berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga perlu dilihat sejauh mana anggaran tersebut direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fandri.

Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis untuk meminta penjelasan kepada Dinkes maupun RSUD Kota Prabumulih mengenai rendahnya realisasi anggaran tersebut.

Evaluasi, kata dia, penting dilakukan untuk mengetahui apakah rendahnya realisasi disebabkan oleh rendahnya jumlah klaim pelayanan, mekanisme administrasi dan verifikasi klaim, ketepatan perencanaan anggaran, mekanisme pembayaran kepada fasilitas kesehatan, atau faktor lain dalam pelaksanaan Program Jamkot.

“Kalau memang realisasinya rendah karena jumlah masyarakat yang menggunakan layanan Jamkot memang rendah, tentu harus ada penjelasan berdasarkan data. Tetapi kalau ada persoalan dalam mekanisme pelaksanaan, administrasi, penganggaran maupun pembayaran, itu juga harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

DPRD Memiliki Fungsi Pengawasan dan Anggaran

Permintaan tersebut, menurut Zona Merah, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan dan fungsi DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dalam Pasal 152 UU 23/2014, fungsi anggaran DPRD diwujudkan antara lain melalui pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD, pembahasan KUA dan PPAS, perubahan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sementara itu, Pasal 153 UU 23/2014 mengatur bahwa fungsi pengawasan DPRD kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan salah satu regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan fungsi DPRD, termasuk fungsi pengawasan.

Dengan demikian, menurut Zona Merah, penggunaan APBD untuk Program Jamkot merupakan salah satu objek yang patut mendapatkan perhatian DPRD, terutama ketika terdapat perbedaan antara besaran anggaran yang direncanakan dengan tingkat realisasi di lapangan.

Jangan Sampai Anggaran Besar, Realisasi Rendah

Fandri menegaskan, evaluasi yang diminta Zona Merah bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau penyimpangan anggaran.

Namun, rendahnya realisasi perlu dijelaskan secara transparan agar DPRD dapat mengetahui apakah perencanaan anggaran Program Jamkot telah disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami tidak sedang menyimpulkan ada penyimpangan. Justru kami meminta DPRD melakukan pengawasan untuk memastikan apakah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program Jamkot sudah berjalan sesuai ketentuan dan tujuan program,” katanya.

Ia juga meminta DPRD membandingkan data anggaran dan realisasi Program Jamkot dari tahun ke tahun, khususnya sejak 2024 hingga 2026.

Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk melihat apakah pola rendahnya penyerapan merupakan kejadian sesaat atau justru terjadi secara berulang.

“Kalau setiap tahun anggarannya disiapkan, tetapi realisasinya jauh dari pagu yang tersedia, tentu perlu dievaluasi. Apakah pagunya terlalu besar, mekanisme programnya yang perlu diperbaiki, atau ada persoalan lain yang menyebabkan anggaran tidak terserap secara optimal,” ujar Fandri.

Minta Data Dibuka dan Disandingkan

Zona Merah juga meminta DPRD memanggil atau meminta penjelasan dari Dinkes Kota Prabumulih dan RSUD Kota Prabumulih mengenai data Program Jamkot.

Data yang perlu dievaluasi antara lain:

1. Pagu anggaran Jamkot setiap tahun sejak 2024 sampai 2026;
2. Realisasi anggaran masing-masing tahun;
3. Jumlah peserta atau masyarakat penerima manfaat;
4. Jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayai melalui Jamkot;
5. Rincian klaim dari masing-masing rumah sakit;
6. Jumlah klaim yang telah dibayarkan dan yang masih dalam proses;
7. Mekanisme verifikasi dan pembayaran klaim;
8. Sisa anggaran setiap tahun;
9. Alasan apabila terjadi rendahnya penyerapan anggaran; serta
10. Evaluasi dan perbaikan program untuk tahun anggaran berikutnya.

Fandri menilai penyandingan data antara Dinkes, RSUD dan fasilitas kesehatan lainnya menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan informasi mengenai realisasi anggaran Program Jamkot.

“Kami berharap DPRD tidak hanya melihat angka dalam dokumen APBD, tetapi juga turun melihat bagaimana program tersebut dilaksanakan. Data Dinkes, RSUD dan rumah sakit mitra harus bisa disandingkan sehingga publik mendapatkan gambaran yang jelas dan utuh,” pungkasnya.

Zona Merah menegaskan akan terus melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan Program Jamkot dengan mengedepankan data, dokumen resmi, prinsip keberimbangan dan ketentuan Kode Etik Jurnalistik.

(Fa)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *