PRABUMULIH, JendelaIndonesiaOnline.com -K asus proses pengadaan barang dan jasa di RSUD Kota Prabumulih, khususnya terkait dengan kontrak kerja Satuan Pengamanan (Satpam), Cleaning Service (CS), dan pengadaan bahan makan pasien yang bekerja tanpa adanya ikatan kontrak yang jelas , semakin berlarut dan menyeret nama beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kota Prabumulih, diantaranya yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) H. Elman, ST., M.M, Kepala Inspektorat Daerah Sapta Putra Dewangga, S.H, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih Wawan Gunawan, Ak., CA yang menurut Watch Relation of Corruption (WRC) Unit Kota Prabumulih telah lalai didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai Dewan Pengawas (Dewas) di RSUD Kota Prabumulih sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang telah mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas untuk pembinaan dan pengawasan, Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang menjelaskan bahwa Dewas pada RSUD merupakan unit non-struktural yang independen, dan berfungsi sebagai governing body, dengan tugas pengawasan non-teknis, penetapan arah kebijakan, persetujuan rencana strategis, dan pengawasan kendali mutu dan biaya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, WRC Unit Kota Prabumulih menyoroti terkait dengan adanya temuan kontrak kerja Satpam, cleaning service, dan pengadaan bahan makan pasien yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 31 Desember 2025 yang lalu, yang hingga berita ini tayang diduga belum ada perpanjang kontrak namun pihak RSUD tetap mempekerjakan pegawai tersebut tanpa ikatan kontrak yang jelas yang berisiko menimbulkan persoalan hukum.
Ketua WRC Unit Kota Prabumulih, Pebrianto yang didampingi oleh Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan WRC, Suandi mengatakan bahwa Dewan Pengawas (Dewas) RSUD yang telah menerapkan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2009 harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut diatas, hingga pemberitaan ini Sekda H. Elman selaku Ketua Dewas tidak dapat dikonfirmasi.
“Sekda Selaku Ketua Dewas RSUD harus bertanggungjawab atas terjadinya proses pengadaan barang / jasa yang tidak sesuai dengan prosedur, yang berpotensi melanggar hukum dan aturan yang berlaku,” ujar Pebri saat dikonfirmasi awak media.
Suandi menambahkan, selain melanggar PP Nomor 75/2012, Permendagri Nomor 79/2018, dan Perpres Nomor 46/2025, pihak RSUD termasuk Dewas telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional dan berintegritas, berorientasi kepala pelayanan kepada masyarakat.
















