banner 400x130

Sikapi Rilis LBH Qisth Soal Lahan Pasar Subuh, WRC PAN-RI Prabumulih Desak Pemkot Buka Transparansi: Cegah Penyalahgunaan Kewenangan dan Kerugian Daerah

PRABUMULIH, JendelaIndonesiaOnline.com Selasa (4/8/2026) – Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih menyampaikan pernyataan sikap resmi menyikapi kajian akademik yang dirilis LBH Qisth terkait dugaan klausul pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Perjanjian Pasar Pagi Tradisional Sementara di lahan eks Polsek Prabumulih Timur.

Pimpinan Unit WRC PAN-RI Kota Prabumulih, Pebrianto, menilai kajian akademik tersebut merupakan bentuk peringatan dini (early warning) yang patut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Prabumulih. Menurutnya, klarifikasi secara terbuka, transparan, dan berbasis ketentuan hukum diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.

banner 325x300

“Kami memandang keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi hak publik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan melindungi keuangan daerah,” ujar Pebrianto.

Pebrianto menegaskan, fungsi kontrol sosial yang dijalankan WRC PAN-RI bertujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan yang menyangkut aset dan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Sikap WRC PAN-RI

Pertama, WRC PAN-RI mendukung kajian akademik yang disampaikan LBH Qisth sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dan upaya pencegahan. Kajian tersebut dinilai dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administrasi.

Kedua, WRC PAN-RI mendesak Wali Kota Prabumulih beserta perangkat daerah terkait untuk memberikan klarifikasi resmi secara tertulis mengenai substansi yang menjadi perhatian publik. Penjelasan tersebut diharapkan memuat dasar hukum, mekanisme pengambilan kebijakan, serta aspek administrasi yang melatarbelakangi perjanjian dimaksud.

Ketiga, WRC PAN-RI menilai transparansi merupakan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menghindari potensi kerugian daerah. Kejelasan informasi juga dinilai penting agar tidak berkembang berbagai asumsi maupun isu liar yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dan aktivitas para pedagang di kawasan Pasar Subuh.

Keempat, WRC PAN-RI meminta Inspektorat Kota Prabumulih selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya, termasuk melakukan penelaahan terhadap aspek administrasi dan memberikan penjelasan kepada publik sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima, WRC PAN-RI mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset maupun keuangan daerah. Menurut WRC PAN-RI, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar tidak muncul persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan daerah maupun masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Pebrianto menegaskan bahwa WRC PAN-RI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati kewenangan Pemerintah Kota Prabumulih untuk memberikan penjelasan resmi. WRC PAN-RI berharap kesempatan penyampaian klarifikasi dalam waktu 14 hari kerja dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga seluruh persoalan memperoleh kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi kerugian daerah.

“WRC PAN-RI akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan hukum demi menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan serta melindungi kepentingan masyarakat Kota Prabumulih,” tutup Pebrianto.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *