MUARA ENIM, Jendelaindonesiaonline.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Satu Nasional secara tegas menyoroti kejanggalan serius dalam pengelolaan dan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR) PT Bukit Asam (PTBA). Sabtu (01/08/2026).
Penyaluran dana yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat dinilai tidak transparan, terkesan tebang pilih, dan menyisakan proyek terbengkalai bernilai fantastis hingga Rp106 miliar di Kabupaten Muara Enim.
Ketua Umum LSM Komando Satu Nasional menduga adanya ketimpangan mencolok dalam realisasi bantuan.
Masyarakat di wilayah Ring 1 yang mengajukan proposal justru menerima nominal sangat kecil dan tidak sesuai rincian pengajuan, dengan alasan dana tersebut merupakan hibah yang tercantum dalam berita acara.
Sebaliknya, jika pengajuan datang dari Pemerintah Kabupaten atau daerah luar, pencairan berjalan lancar bahkan nilainya bisa melebihi estimasi.
Aliran dana diketahui tidak hanya menyasar Muara Enim, melainkan juga kabupaten lain hingga ke luar Sumatera dan Pulau Jawa, memicu pertanyaan besar publik terkait akuntabilitas.
Dugaan Penunjukan Langsung dan Dalih Sinergi BUMN
Salah satu temuan utama yang disorot adalah pembangunan talud di Muara Enim yang dibiayai hibah CSR PTBA senilai Rp106 miliar.
LSM mencium keanehan dalam tata kelola anggaran serta mekanisme penunjukan kontraktor.
Berdasarkan konfirmasi, Dinas PUPR mengaku lepas tangan dan hanya bertindak sebagai pengawas lapangan, karena proyek diklaim dikelola langsung oleh pihak BUMN.
Proyek bernilai ratusan miliar ini diduga kuat menggunakan mekanisme Penunjukan Langsung (PL) kepada PT Waskita Karya Beton dengan alasan sinergi antar-BUMN.
LSM mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk proyek infrastruktur daerah yang bersumber dari dana CSR.
Klaim Selesai Bertolak Belakang dengan Fakta Lapangan
Kejanggalan semakin menguat saat pihak LSM mengonfirmasi kontraktor pelaksana.
Melalui akun media sosial resminya, PT Waskita Karya menyatakan pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak.
Pernyataan ini justru sangat bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan, di mana bangunan talud berhenti total, belum rampung seutuhnya, dan dibiarkan terbengkalai.
Dugaan Pengendapan Anggaran Selama 18 Bulan
Secara kronologis, peletakan batu pertama dilakukan pada 21 November 2022 bertepatan dengan HUT Kabupaten Muara Enim ke-76, dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Namun usai seremoni, pekerjaan justru mandek total selama 18 bulan hingga baru dilanjutkan pada Mei 2024.
Penundaan yang sangat lama ini memicu kecurigaan publik kemana dana sebesar Rp106 miliar disimpan dan untuk apa diendapkan selama satu setengah tahun.
Ironisnya, setelah sempat berjalan sebentar, pada tahun 2025 proyek kembali dihentikan dan kini menyerupai “proyek hantu”.
PTBA mengklaim pembayaran telah disesuaikan dengan progres fisik, namun klaim sepihak ini justru memicu saling lempar tanggung jawab.
Hingga berita ini diturunkan, baik PTBA maupun Pemkab Muara Enim kompak diam dan belum memberikan transparansi terkait nominal yang telah dicairkan.
LSM menduga adanya permainan anggaran, termasuk pertanyaan besar terkait aliran hasil bunga bank dari dana yang di Endapkan selama 18 bulan.
Selain itu, kondisi fisik talud yang jauh dari kata selesai memunculkan kekhawatiran apakah pengerjaan sengaja dihentikan karena kontrak habis, atau skenario untuk meminta penambahan anggaran dengan alasan rencana bar Lebih dari sekadar kerugian keuangan negara, bangunan yang belum tuntas ini menjadi ancaman nyata bagi warga sekitar berpotensi abrasi dan longsor.
Tidak Sesuai Asas Kepatutan dan Prioritas Ring 1
LSM mengingatkan amanat Pasal 47 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pelaksanaan CSR memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan.
Sangat tidak wajar jika warga yang menanggung dampak langsung operasional perusahaan seperti debu, kebisingan, dan pencemaran justru dibiarkan serba kekurangan, sementara wilayah yang jauh justru dibangun mewah.
Sesuai doktrin hukum dan catatan perwakilan BPK RI, prioritas utama CSR wajib ditujukan bagi masyarakat Ring 1 di sekitar wilayah operasional guna membangun hubungan harmonis.
Oleh karena itu, LSM Komando Satu Nasional mendesak manajemen PTBA, kontraktor PT Waskita Karya, dan Pemkab Muara Enim untuk segera duduk bersama, membuka transparansi kontrak secara terbuka, dan bertanggung jawab.
Pihaknya mengingatkan agar dugaan pelanggaran ini tidak berlarut-larut sebelum temuan investigasi dibawa ke ranah hukum yang lebih jauh.
















