banner 400x130

WRC PAN-RI Sorotin Perizinan Bangunan Gedung Yang Mengalihkan Alur Anak Sungai Di Kecamatan Cambai

Atas dasar keluhan dan laporan warga disekitar lokasi bangunan gedung pergudangan yang berada di Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, Wacth Relation Of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN-RI) Unit Kota Prabumulih segera melakukan investigasi lapangan yang diduga kuat bangunan gedung pergudangan yang dimaksud telah melakukan pengalihan alur sungai (anak sungai berbelik) dan juga diduga telah mendirikan bangunan di sempadan sungai (anak sungai berbelik) tersebut.

Sebagaimana kita ketahui selain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, juga mengatur tentang sungai, dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan DAS. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai dan lingkungannya, serta untuk mencegah terjadinya bencana seperti banjir, longsor maupun kekeringan.

banner 325x300

Selain itu, terdapat juga peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih detail tentang sungai yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, termasuk mengatur tentang sempadan sungai. Selain itu ada juga Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Alur Sungai. Sangat penting untuk memahami bahwa mendirikan bangunan di sempadan sungai dilarang karena dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan. Masyarakat perlu mematuhi peraturan yang berlaku dan sekaligus ikut menjaga kelestarian sungai.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan hasil investigasi lapangan, maka Ketua WRC PAN-RI Unit Kota Prabumulih Pebrianto bersama tim akan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti kelurahan dan kecamatan setempat, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih.

“Terkait dengan hasil investigasi lapangan yang telah kami lakukan, maka kami akan berkoordinasi sekaligus meminta konfirmasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait dengan adanya bangunan gedung pergudangan yang kami duga kuat telah melakukan pengalihan alur sungai / anak sungai berbelik serta adanya bangunan yang berdiri pada sempadan sungai, padahal semua itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Pebri saat dibincangi awak media setelah melakukan investigasi lapangan.

Kita berharap dengan pemberitaan ini, masyarakat dapat teredukasi bahwa kita tidak boleh semaunya mengubah arah aliran sungai / anak sungai yang ada sebelum adanya izin resmi dari pihak yang berwenang. Hal tersebut karena perubahan aliran sungai / anak sungai dapat berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat, termasuk terjadinya risiko banjir, kekeringan dan kerusakan ekosistem sekitar. Perubahan aliran sungai / anak sungai harus dilakukan dengan hati-hati serta mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dalam hal ini, peran serta dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, dengan memprioritaskan pelestarian fungsi ekologis sungai dan kepentingan masyarakat secara luas. (tim)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *